Komisi Pemberantasan Korupsi sejak hari Selasa (29/5) menggeledah kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Dua orang penyidik KPK dengan menggunakan sarung tangan masuk ke beberapa ruangan, salah satunya ruang bagian umum/protokol.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tak menghendaki adanya keterbukaan yang lebih luas di tubuh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Kalau saya terima uang itu, tentu punya rumah di Pondok Indah.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Achmad Ali, bertemu Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat umum di ruang rapat Komisi III, Selasa (29/5).

Dari hasil penelusuran lembaga tersebut diketahui setidaknya terdapat Rp 1,28 miliar dana ilegal Rokhmin yang masuk ke kocek para politikus parlemen.

Mereka dimintai keterangan sebagai saksi kasus tata niaga cengkeh yang melibatkan Tommy Soeharto alias Hutomo Mandala Putra.

Lembaga penegak hukum harus mengambil prakarsa agar perkara dana non-anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP yang mengalir ke sejumlah pihak bisa segera jelas duduk persoalannya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah otoritas yang bisa mengambil prakarsa memperjelas aliran dana itu.

Polisi hanya melakukan pemantauan dan pengumpulan data untuk koordinasi.

Polri menyerahkan penyelidikan lebih lanjut soal kasus dugaan pencucian uang terkait dana Tommy Soeharto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sekalipun Polri juga ikut membantu penyelidikan perkara itu. Polisi juga menyebut sejumlah saksi telah diperiksa terkait dugaan pidana tersebut.

Bambang disangka menerima Rp 250 juta dari rekanan proyek buku ajar 2004.