Yayasan tak bisa menagih ke perusahaan-perusahaan yang pernah mendapat kucuran dana.

Calon terpilih JAM Pidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) Marwan Efendy melihat banyak kelompok yang menginginkan pembatalan pencalonan dirinya dengan upaya black campaign.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Dephuk dan HAM berjanji memperbaiki pelayanan publiknya, terutama terkait dengan kenotariatan, imigrasi, dan lembaga pemasyarakatan yang disurvei Komisi Pemberantasan Korupsi. Dephuk dan HAM akan meminta hasil survei KPK itu untuk mempelajari bagian yang harus diperbaiki.

Antikorupsi.org- Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang akan digulirkan awal Mei tahun ini dianggap akan berdampak buruk bagi pendidikan nasional. Selain bertolak belakang dengan program wajib belajar dan berpotensi menimbulkan kecurangan massal seperti yang terjadi dalam Ujian Nasional, orang tua peserta ujian pun dibebani beragam biaya yang berkaitan dengan UAS BN.

Press Release Koalisi Pemantau Peradilan

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai aparat pengawasan internal di departemen dan instansi pemerintah belum siap melakukan reformasi birokrasi. Sebab, mereka masih merasa sebagai bagian dari struktur tempatnya bekerja.

KPK tahu kok apa yang akan dilakukan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (27/3), melantik Syamsulbahri menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum di Istana Negara, Jakarta. Beberapa waktu lalu, Presiden melantik anggota KPU lainnya, kecuali Syamsulbahri yang disidangkan di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur, karena disangka melakukan korupsi.

Setelah Menteri Perindustrian Fahmi Idris, giliran Priyo Budi Santoso, petinggi Partai Golkar, yang duduk di kursi sidang. Kemarin (27/3) ketua Fraksi Partai Golkar DPR itu jadi saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Pusdiklat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dengan terdakwa mantan rekannya di Panitia Anggaran Komisi VIII DPR RI periode 1999-2004 Noor Adenan Razak.

Komisi Yudisial mengingatkan seluruh peserta seleksi calon hakim agung yang lolos tahap administrasi agar mengabaikan berbagai bentuk tawaran bantuan dari orang yang mengaku pegawai atau komisioner KY. KY tidak membenarkan siapa pun melakukan perbuatan tersebut.