Sinivasan Serahkan Diri ke Polri; Setelah Buron 2 Tahun, Kejaksaan Siap Hentikan Kasus

Berakhir sudah pelarian mantan bos Texmaco Marimutu Sinivasan. Buron kasus dugaan kredit macet Bank Muamalat yang namanya sempat dimasukkan daftar pencarian orang serta red notice Interpol itu menyerah dan secara sukarela datang ke Bareskrim Polri kemarin (8/5) sore.

MA Tolak Kasasi Rokhmin

Mahkamah Agung atau MA menolak permohonan kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. MA menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yang menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta kepada Rokhmin.

Korupsi di ASDP; Pendapat Kejaksaan Terkait Institusi

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Untung Udji Santoso menyatakan, pihaknya membela PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP selaku institusi. Pendapat yang dikeluarkan Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung itu tak tersangkut paut dengan perbuatan pihak-pihak dalam PT ASDP sebagai pribadi.

Penggeledahan Tak Otomatis Menjadikan Sudradjad Tersangka

Pada hari yang sama, Sudradjad diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan aliran dana Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat senilai Rp 31,5 miliar dan bantuan hukum dalam penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Korupsi di Kedutaan; Mantan Dubes RI di Singapura Ditahan KPK

Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Mohamad Slamet Hidayat dan mantan Bendahara Kedutaan Besar RI untuk Singapura Erizal, Kamis (8/5), ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Mantan Anggota DPR Diganjar 3 Tahun Penjara

Noor Adenan Razak: Pikir-pikir untuk Banding

Pelanggaran HAM Berat; Keadilan Bagi Korban Masih Jauh dari Harapan

Jakarta, 8 Mei 2008, Antikorupsi.org

Pemutihan Dosa MA

Pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menanggapi substansi rancangan peraturan pemerintah atau RPP yang berhubungan dengan biaya perkara di Mahkamah Agung penting dicermati. Ia bilang, apa pun isi RPP tidak bisa mereduksi konstitusi. RPP itu tidak boleh

Membaca Pengelolaan Keuangan Sumbar

Pengelolaan keuangan negara dan daerah yang baik sangat berhubungan penyelenggaraan pemerintahan bersih. Dan, pemerintahan yang bersih dapat berarti rendahnya tingkat korupsi di sebuah institusi atau daerah. Syarat terpenting terletak pada transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Sebagai sebuah sub-sistem, maka ia akan mendorong perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Subscribe to Subscribe to