Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2013 sebanyak 329 orang. Selain itu ada 14 kabupaten dan kota yang membuka penerimaan sebanyak 1.354 CPNS, sehingga tersedia 1.683 formasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut Pandapotan Siregar menyatakan dalam penerimaan CPNS Pemprov Sumut formasi tahun 2013 ini, terdiri dari guru SLB, dokter spesialis, tenaga teknis dan pelatih olahraga. Sementara pemerintah kabupaten dan kota yang lain beragam formasinya.

Masyarakat Transparansi (Mata) Banten akan melakukan investigasi proses rekrutmen CPNS 2013 yang secara serentak akan dilakukan di seluruh Indonesia mulai September hingga Desember 3013.

Mata Banten termasuk dalam Konsorsium LSM Pemantau CPNS yang dikomandoi oleh ICW. Selain Mata Banten, ICW juga menunjuk lembaga jaringannya di Malang, Medan, Samarinda, dan Makassar, untuk melakukan pemantauan.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempercayakan Malang Corruption Watch (MCW) sebagai salah satu tim pengawas eksternal Konsorsium LSM Nasional yang dikoordinir ICW untuk terlibat secara langsung mengawasi dan memantau proses rekrutmen CPNS 2013.

MCW memantau dan mengawasi seluruh proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 di wilayah Malang Raya (Kota/Kabupaten Malang, dan Kota Batu) mulai September hingga Desember 2013.

Malang Corruption Watch (MCW) akan melakukan monitoring terhadap perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ada di Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang).

Hal ini dilakukan karena dalam rekruitmen ini selain masih marak sekali adanya joki, juga terkadang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Zainuddin, Bagian Advokasi MCW menyatakan bahwa mendekati tahun politik ada dua indikasi penyelewengan terhadap rekruitmen CPNS, yakni pertama dimanfaatkan sebagai balas budi tim sukses dalam ajang pilkada. 

Malang Corruption Watch (MCW) menyebutkan sebanyak 10 titik kerawanan penyelewengan proses rekruitmen CPNS. Diantaranya melibatkan pejabat pemerintah, panitia seleksi, politisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Termasuk seleksi jalur honorer kategori 2 dan jalur umum," kata Koordinator Divisi Advokasi MCW, Zainuddin, Rabu 4 September 2013. Kesepuluh titik rawan itu antara lain kebocoran soal ujian, perjokian, suap, penyelundupan data dan saling titip pejabat lintas daerah.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempercaya MCW sebagai salah satu tim pengawas eksternal Konsorsium LSM Nasional yang dikoordinir ICW untuk terlibat secara langsung mengawasi dan memantau proses rekrutmen CPNS 2013.

Malang Corruption Watch (MCW) memantau dan mengawasi seluruh proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 di wilayah Malang Raya (Kota/Kabupaten Malang, dan Kota Batu) sejak September hingga Desember 2013.

Malang Corruption Watch (MCW) akan mengawasi proses rekrutmen CPNS di Malang Raya, setelah secara resmi ditunjuk Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Brikorasi (Kemenpan-RB) sebagai pengawas eksternal.

Jakarta, 1 September 2013 – Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) yang terdiri dari ICW, Forum Informasi dan Kominukasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-Ornop Sulsel), Malang Corruption Watch (MCW), POKJA 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten (MATA Banten), Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR Medan) mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memantau proses rekrutmen CPNS 2013 yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pemantauan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses seleksi CPNS menjadi lebih transparan, akuntabel dan minim KKN.

Setelah diberlakukan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pemerintah kini kembali membuka rekrutmen CPNS tahun 2013. Pemerintah akan merekrut 65 ribu CPNS, dimana 25 ribu diantaranya akan diangkat menjadi PNS di lingkungan Kementerian, sedangkan sisanya di lingkungan Pemerintah Daerah.

Terkait proses rekrutmen tersebut, Konsorium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) meminta masyarakat untuk ikut memantau proses rekrutmen yang selama ini rawan dengan berbagai penyelewengan.