Izin presiden untuk memeriksa kepala daerah yang menjadi tersangka atau saksi sebaiknya disederhanakan. Materi perkara dan kelengkapan alat bukti sebaiknya tidak menjadi syarat untuk meminta izin presiden.

”Setkab atau Setneg itu bukan penegak hukum sehingga mereka tidak seharusnya menilai suatu perkara. Kejaksaan Agung juga sebenarnya tidak perlu menyertakan kelengkapan materi perkara untuk meminta izin, cukup kelengkapan administrasi seperti KTP dan sejenisnya,” kata pakar hukum Universitas Gadjah Mada, Fajrul Falaakh, Senin (11/4) di Jakarta.

Sukarwo mengakui memang ada yang tidak pas dari sisi etika.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berjanji akan melakukan evaluasi soal masuknya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Timur Martono menjadi salah satu komisaris di badan usaha milik daerah PT Petrogas Jatim Utama. "Akan kita evaluasi. Usulan Komisi C (Komisi Keuangan DPRD Jawa Timur) itu bagus. Pasti kita evaluasi," kata Soekarwo kemarin.

Presiden ikut diseret.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menggugat Dewan Perwakilan Rakyat yang memutuskan melanjutkan pembangunan gedung baru. Gugatan citizen lawsuit--gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara--itu bakal didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin ini.

"Kami menggugat pemimpin DPR, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, dan juga Presiden. Total sekitar 13 orang," ujar koordinator advokasi dan investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi kemarin.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 tak lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bahkan, bagi pengamat hukum tata negara, Refly Harun, kinerja DPR saat ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan kinerja DPR periode sebelumnya pada tahun pertama periodenya.

Dewan Perwakilan Rakyat memang sudah memutuskan untuk melanjutkan pembangunan gedung barunya, yang senilai Rp 1,138 triliun. Meskipun tidak semua fraksi dan anggota DPR sependapat, suara rakyat terasa tak didengar oleh mereka yang mengaku wakil rakyat tersebut. Bahkan, sinyalemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penghematan anggaran juga seperti angin lalu bagi sebagian besar anggota DPR.

Persoalan hukum dan ekonomi menjadi problem bangsa Indonesia yang tak beranjak baik, berputar-putar di tempat. Mulai era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, desakan masyarakat atas pentingnya negara mengatasi kedua masalah itu tidak dijawab dengan tindakan yang memuaskan.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh terlibat dalam aktivitas di perusahaan apa pun. "TNI aktif enggak boleh berbisnis," ujarnya di Jakarta setelah mengikuti acara hari jadi Angkatan Udara kemarin.

Penegasan Purnomo ini disampaikan menanggapi keterlibatan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Marsekal Madya Rio Mendung Thalieb, sebagai Komisaris Utama PT Sarwahita Group Management.

Pernyataan Pers Malang Corruption Watch (MCW) dan Indonesia Corruption Watch (ICW)

Demi menjaga nama baik Partai Demokrat dimata publik, maka SBY sebagai dewan pembina sebaiknya mencopot (recall) kader Demokrat, Marzuki Alie sebagai Ketua DPR.

Ada beberapa alasan:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2010 yang memuat beberapa data tidak akurat, sekadar menjiplak, dan hanya copy paste alias memindahkan data LKPJ 2009 menunjukkan ketidaksungguhan Pemerintah Provinsi Jateng dalam penyelenggaraan tata negara.

Gubernur Jateng Bibit Waluyo harus segera mengusut kesalahan data tersebut dan memperbaikinya. Tidak hanya itu, Gubernur juga harus mengevaluasi tim yang bertanggung jawab menyusun LKPJ 2010, apalagi dalam penyusunan LKPJ anggarannya ratusan juta rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Amrun Daulay sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di kementerian itu. Amrun yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat disangka terlibat dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp 25 miliar itu.