Komisi Pemberantas Korupsi akan memeriksa mantan Kepala Badan Perencanaan Perbankan Nasional Glenn Mohammad Yusuf. Pemeriksaan ini terkait penyidikan dugaan suap ketua tim jaksa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Urip Tri Gunawan.
Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dinilai tidak hanya terkait pelanggaran pidana, tetapi juga tergolong pelanggaran hak asasi manusia di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Alasannya, dana senilai Rp 147 triliun yang macet seharusnya bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, membangun fasilitas pendidikan, dan pemerataan kerja.
Selama setahun 2007 kinerja Timtastipikor, Tim Pemburu Koruptor dan Kejaksaan Agung dinilai gagal menjalankan tugasnya.
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris mangkir, tak memenuhi panggilan jaksa penuntut umum, menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek audit investigatif tenaga kerja asing tahun 2004 di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dibandingkan dengan penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI lainnya, Sjamsul Nursalim bukanlah yang terbesar. Kewajibannya dalam konteks BLBI
Kejaksaan Agung (Kejagung) menggodok tiga nama pengganti Kemas Yahya Rahman sebagai JAM Pidana Khusus. Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang diketuai Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin mulai kemarin (18/3) mengadakan rapat bersama seluruh eselon I.
Direktur Operasional Bank Internasional Indonesia Fransiska Oei, dengan nama panggilan Ari, dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
