Penggerebekan terkait dugaan suap di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok pertengahan tahun lalu sampai ke meja persidangan. Kemarin Agus Sjafiin Pane, petugas pemeriksa dokumen jalur hijau, menjadi terdakwa pertama yang disidang di Pengadilan Tipikor.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkeras bahwa uang yang diberikan pengusaha Hontjo Kurniawan kepada anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamal, adalah uang suap dan bukan bantuan kampanye. "Para penyidik KPK sedang bekerja mencari bukti-bukti tersebut. Bukti itulah yang akan bicara di pengadilan," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar saat ditemui Tempo di ruang kerjanya kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin proses penyidikan dugaan suap anggota DPR Abdul Hadi Djamal tetap berlanjut. Tim penyidik tidak memedulikan alibi Komisaris PT Kurniadjaja Wirabhakti Hontjo Kurniawan bahwa uang yang diserahkan ke Hadi adalah dana bantuan kampanye Pemilu 2009.

Keberadaan Buddha Bar yang terletak di Jl Teuku Umar No 1 Kecamatan Menteng Jakarta Pusat terus menuai protes dari kalangan generasi muda umat buddha. Penamaan Buddha Bar serta keberadaan Patung Buddha yang dijadikan assesoris didalam Waralaba ini dianggap melecehkan simbol agama Buddha yang selama ini disakralkan.

Sejumlah persoalan yang disebut ''menjangkiti'' Departemen Agama (Depag) kembali dibeber Indonesia Corruption Watch (ICW). LSM antikorupsi itu mengklaim menemukan adanya selisih bunga setoran biaya ibadah haji Rp 500 miliar dari 680 ribu jamaah.

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Abdul Hadi Djamal, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama staf dari Departemen Perhubungan. Tidak lama kemudian, kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, juga ramai diberitakan media melakukan korupsi serta pemerasan.

Apa makna terpenting tertangkapnya politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hadi Djamal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Salah satunya, semakin terkuaknya misteri yang ada di gedung perwakilan rakyat. Yakni, misteri bagaimana mereka yang masuk ke gedung itu sering bisa mendadak berubah dalam sekejap.

Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Urip Tri Gunawan dan tetap menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Majelis hakim agung di tingkat kasasi tidak menemukan adanya kekeliruan penerapan hukum dalam putusan judex facti atau majelis hakim di tingkat banding.

Kasus dugaan suap yang melibatkan anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi Djamal, jangan sampai menjadi bola liar. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini, terutama yang namanya sudah tersebar ke masyarakat, seperti anggota DPR dari Partai Demokrat, Jhony Allen Marbun.

    ……” Kurang lebih, dalam karakter korupsi ini, kekuatan politik digunakan sebagai alat bagi kelompok bisnis untuk mendapatkan hak, konsensi, proyek, dan sejenisnya yang bertujuan mempertahankan dan mengembangkan skala keuntungan. Dengan kata lain, fungsi-fungsi konstitusional yang diberikan UUD 1945 terhadap anggota DPR “dijual” dengan imbalan uang untuk memperkaya kelompok bisnis “……