Kode Etik; Hakim Sebaiknya Dilarang Terima Hadiah

Hakim sebaiknya tanpa kompromi terhadap segala bentuk pemberian, termasuk hadiah atau pemberian dari teman, dalam kesempatan tertentu, seperti perayaan keagamaan atau perayaan lain. Pembolehan penerimaan hadiah sama halnya dengan legalisasi gratifikasi terhadap hakim.

Dugaan Suap DPR; Emir Moeis Akan Diperiksa

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang melibatkan anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi Djamal.

Kasus Rekening Liar, KPK Tetap Bidik Instansi Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan membiarkan temuan 260 rekening liar di sejumlah lembaga negara hanya menjadi tumpukan berkas. Setelah menetapkan tersangka kasus rekening liar di Depnakertrans, KPK masih memelototi sejumlah penyelewengan di lembaga lain.

Kena 4,5 Tahun, Suami Hetty Koes Tak Banding

Hakim Pengadilan Tipikor mengganjar anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yusuf Erwin Faishal dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan. Hakim memutuskan suami artis Hetty Koes Endang itu bersalah menerima hadiah dari pengusaha Chandra Antonio Tan terkait alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api.

Diperiksa KPK, Anggito Abimanyu Siap Tanggung Jawab

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menindaklanjuti nyanyian Abdul Hadi Djamal, anggota Komisi V DPR yang terseret kasus dugaan korupsi dana stimulus fiskal. Kemarin, lembaga yang dipimpin Antasari Azhar itu memeriksa Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu.

Akuntan Khawatir Audit Cuma Formalitas

“Dana haram akan mudah masuk, tanpa terdeteksi.”

Institut Akuntan Publik Indonesia menyatakan khawatir audit dana kampanye peserta pemilihan umum tak maksimal. Pasalnya, waktu yang tersedia untuk mengaudit hanya 30 hari. Padahal laporan yang harus diaudit sangat banyak.

Vonis Mantan Duta Besar di Singapura Dikurangi

Majelis Banding Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi vonis terhadap mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Slamet Hidayat menjadi 2,5 tahun. Menurut juru bicara Pengadilan Tinggi Jakarta Madya Suhardja, vonis dikurangi karena Slamet sudah mengembalikan uang negara yang telah dinikmatinya. Slamet semula divonis 3 tahun oleh pengadilan tingkat pertama pada 17 Desember 2008. Dia dinyatakan terbukti melakukan penggelembungan dana renovasi pembangunan gedung dan mes kedutaan Indonesia di Singapura. FAMEGA SYAVIRA

Sumber: Koran Tempo, 3 April 2009

KPK Minta Izin Fasum dan Fasos Dikembalikan ke Pemkot Surabaya

Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penyalahgunaan lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di Surabaya ternyata tidak main-main. Kajian KPK menunjukkan, sembilan fasum dan fasos teridentifikasi menyalahi izin pengelolaan tanah (IPT).

Dana Kampanye Diaudit Sesuai Undang-undang

"Akuntan mengaudit berdasarkan ketentuan undang-undang.”

Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia Ahmadi Hadibroto mengatakan para akuntan tak mempersoalkan cara penghitungan sumbangan kampanye, apakah bersifat per transaksi atau akumulatif.

Dana Perawatan Situ Gintung Diduga Dikorupsi

Polisi mengusut dugaan pelanggaran pidana lingkungan.

Polisi mengusut dugaan korupsi anggaran perawatan Situ Gintung di Ciputat, Tangerang Selatan, yang ambrol pada Jumat pagi pekan lalu.

Subscribe to Subscribe to