”Serahkan ke kantor akuntan publik untuk dinilai kebenarannya.”

Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga penggiat antikorupsi, menilai laporan dana kampanye tiga calon presiden-wakil presiden meragukan dan penuh manipulasi. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan bahwa para calon diduga memanfaatkan berbagai celah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum soal Pedoman Pelaporan Dana Kampanye. “Dugaan kami, para calon memalsukan sebagian nama penyumbang dana kampanye,” kata Fahmi saat dihubungi kemarin.

Kalangan aktivis meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berfokus menindak kasus-kasus korupsi. “Peran penting KPK adalah untuk melakukan represi terhadap koruptor agar timbul efek jera,” kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki kepada Tempo kemarin.

“Kapasitas dia sebagai Gubernur Jawa Tengah."

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Menteri dalam Negeri Mardiyanto, Selasa pekan depan. Mardiyanto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Keputusan hakim Mahkamah Agung dinilai bisa mengakhiri kontroversi Peninjauan Kembali jaksa.

KONTROVERSI tentang boleh dan tidaknya jaksa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terus mengemuka. Namun kontroversi tersebut dapat diakhiri oleh putusan hakim agung Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Pertanggungjawaban Hakim Soal Putusan PK Jaksa di Jakarta, Selasa (14/7).

KEPALA Bagian Tata Usaha Distrik Navigasi Tanjung Priok Departemen Perhubungan (Dephub) Darmawati Dareho menyesal telah menjadi perantara uang antara Hontjo Kurniawan dan anggota Panitia Anggaran DPR Abdul Hadi Djamal. "Pertolongan yang saya kasih berujung kepada tindak pidana. Sungguh saya menyesal," kata terdakwa kasus dugaan suap pada proyek pembangunan dermaga di wilayah Timur Indonesia tersebut seraya menangis.

Berita tentang serangan balik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Kompas, 23/6/2009) gencar dilakukan.

Buntut Kasus Antasari, SBY Ajak Berdamai

Rivalitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri sampai juga ke telinga Presiden SBY. Kemarin (13/7) presiden mengumpulkan pimpinan dua lembaga penegak hukum tersebut dalam satu meja. Orang nomor satu di Indonesia itu meminta mereka bersinergi.

Departemen Pertahanahanan membantah miliki rekening liar.

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai ada tumpang tindih antara dana yang digunakan atase pertahanan (Athan) dan kewenangan yang ada di kantor-kantor Kedutaan Besar RI (KBRI).

Pembahasan Berkutat pada Tiga Alternatif

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan bakal menerbitkan Per­aturan Pemerintah Pengganti Un­da­ng-Undang (Perppu) tentang Peng­adilan Tipikor jika par­lemen gagal mengesahkan RUU hingga tenggat 19 Desember. Na­mun, SBY menekankan perp­pu adalah pilihan terakhir dan ber­harap DPR bersama pemerin­tah mampu menuntaskan pemba­hasan RUU tersebut.

Sidang kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM dipastikan tidak menghadirkan mantan Menkum HAM Hamid Awaludin sebagai saksi. Duta besar RI di Rusia itu meminta majelis hakim membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya karena tidak bisa meninggalkan tugas.