Putusan peninjauan kembali (PK) yang dikeluarkan para hakim agung di Mahkamah Agung (MA) masih saja memicu kontroversi. Salah satu di antaranya adalah pertentangan boleh atau tidak jaksa mengajukan upaya hukum luar biasa tersebut, termasuk dalam kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Rp 546 miliar.
Kasus Penyimpangan Anggaran, Kejagung Sidik Pekan Lalu
Kejaksaan Agung (Kejagung) akan membidik kembali dugaan tindak pidana korupsi di kantor kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI). Kali ini, penyidik pidana khusus Kejagung mengusut dugaan penyimpangan anggaran di KBRI Thailand.
Untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan umum lima tahun mendatang atau tahun 2014, khususnya terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap yang mengalami kekisruhan, Badan Pemeriksa Keuangan akan ikut mendalami permasalahan DPT di Komisi Pemilihan Umum.
Sistem Administrasi Badan Hukum adalah sistem yang sudah umum, banyak dilakukan perusahaan ataupun lembaga nonprofit. Sistem semacam itu tidak membutuhkan kecanggihan tinggi sehingga biaya yang dibutuhkan maksimal sebesar Rp 2 miliar.
Pemerintah menghentikan pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan pada tahun 2009. Hal itu disebabkan peralatan dalam sistem tersebut sudah tua sehingga tidak dapat maksimal dipakai.
Badan Pengawas Pemilu, Rabu (29/7), memanggil bendahara Tim Kampanye Nasional Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ke Kantor Bawaslu di Jakarta untuk menjelaskan penerimaan sumbangan Rp 3 miliar dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional.
Rencana penambahan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari empat orang menjadi lima orang dinilai sebagai pemborosan uang negara mengingat peran pimpinan MPR sangat minim.
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Bagindo Quirinno, tetap membantah tudingan telah menerima uang suap dari pejabat Departemen Transmigrasi dan Ketenagakerjaan. "Saya tidak pernah menerima uang dan menjanjikan apa pun," kata Bagindo dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.
Anggota Komisi Kehutanan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan periode 2004-2009 , Rusnain Yahya, mengajukan surat penundaan pemeriksaan sebagai saksi bagi tiga tersangka kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan dan lahan Tanjung Api Api. "Suratnya sudah disampaikan (kemarin) siang tadi," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi S.P. di kantor KPK kemarin.
Komisi IV DPR sudah menolak pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu 2009.
Komisi Pemberantasan Korupsi mencekal jajaran pimpinan PT Masaro Radiokom terkait dengan pengembangan penyidikan kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) tahun 2008.
