Ketua Pengadilan Keluarga Australia Diana Bryan menyarankan Mahkamah Agung Indonesia membebaskan biaya perkara bagi masyarakat miskin. Menurut penelitian yang dilakukan Australia, 80 persen masyarakat Indonesia tidak memiliki akses ke pengadilan untuk mengurus perkara kekeluargaan. Misalnya, permintaan penetapan akta kelahiran di pengadilan.
Audit pengadaan layanan teknologi informasi dan daftar pemilih tetap yang dikelola Komisi Pemilihan Umum akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan periode mendatang. “Sekarang kami fokus ke laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum dulu,” kata anggota BPK, Baharuddin Aritonang, di kantornya kemarin.
Ada penyumbang yang tak beridentitas jelas.
Sehari setelah memeriksa tim kampanye Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Badan Pengawas Pemilihan Umum memeriksa laporan dana kampanye tim Jusuf Kalla-Wiranto. Anggota Badan Pengawas, Agustiani Tio Fridelina Sitorus, mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan laporan sumbangan tak jelas ke pasangan tersebut oleh lembaga penggiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch.
Ditemukan di sebuah rumah milik paranormal di daerah Cibadak, Banten.
Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Umar Syarifuddin kemarin. Umar ditangkap tim penyidik komisi antikorupsi terkait dengan kasus dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. “Benar, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka US (Umar Syarifuddin),” ujar Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK Chandra Hamzah melalui pesan singkat tadi malam.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh terkait kasus dugaan suap di balik terpilihnya Miranda Swaray Goeltoem sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Nining yang dijadwalkan diperiksa kemarin (30/7) berhalangan hadir dikarenakan sedang ada urusan mendesak.
MA sebelumnya menolak BPK untuk mengaudit biaya perkara.
MAHKAMAH Agung (MA) menyatakan siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan biaya perkara. BPK rencananya akan mulai melakukan audit terhadap pungutan biaya perkara di MA untuk tahun laporan keuangan 2009.
Anggota Komisi IV DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Faqih Chaironi, mengaku tidak tahu bahwa dalam proses pengalihan fungsi hutan Tanjung Api-api, Sumatera Selatan, ada anggota Komisi IV DPR yang menerima dana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan membagi-bagikan kepada anggota komisi yang lain.
Rasa keadilan pencari keadilan seharusnya menjadi pertimbangan tertinggi bagi hakim untuk membuat keputusan. Sayangnya, para advokat sering kali hanya mengejar kemewahan yang diperoleh setelah berhasil memenangi sebuah perkara yang ditangani. Tidak heran kalau akal sehat dan rasa keadilan sering kali tidak dipakai sebagai pertimbangan.
Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara sebetulnya tidak perlu dilanjutkan. Pasalnya, UU semacam ini tidak dibutuhkan bagi bangsa Indonesia saat ini. Tidak hanya niat dan latar belakang pembentukannya bertentangan dengan semangat demokrasi, tetapi juga masih banyak ketidakjelasan dalam RUU tersebut.
Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menyatakan, selain proses kelahirannya tidak lazim, isi Radiogram Mendagri Nomor 22 Tahun 2002 tentang pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan pompa bermerek Tohatsu Type V 80 ASM janggal. Kejanggalan tersebut terlihat dari substansi dan bentuk radiogram itu.
