Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamekas menyatakan siap mundur dari pencalonan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan apabila ternyata proses seleksi di DPR tidak transparan.
Komisi Pemilihan Umum diduga melakukan pemborosan dalam pengadaan peralatan intelligent character recognition yang digunakan dalam Tabulasi Nasional Pemilu Legislatif 2009.
Berkas perkara ketua non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar telah diajukan Kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Antasari diajukan ke dalam persidangan atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Atas kasus tersebut, Antasari telah dinonaktifkan dari jabatan ketua KPK. Penonaktifan itu menjadi permanen ketika Antasari menjadi terdakwa.
Sejumlah organisasi antikorupsi pesimistis Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mampu menuntaskan penanganan kasus korupsi bantuan sosial APBD Kutai Kartanegara 2005-2006. Kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 28 miliar itu diduga melibatkan 37 dari 40 anggota DPRD Kutai Kartanegara.
Kamis, 27 Agustus 2009 sekitar jam 13.30 WIB, kami dari Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi, menggelar aksi di DPR. Seperti biasanya, pada aksi kali ini kami membawa Poster bertuliskan 1 Bulan Lagi. Hal itu untuk mengingatkan DPR, bahwa DPR tinggal memiliki waktu 1 bulan untuk menyelesaikan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Jika tidak, pengadilan terancam bubar.
Siap Beber Pelanggaran Kode Etik Pekan Ini
KPK menegaskan akan membentuk komite etik untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar. ''Pembentukan komite etik ini suatu keharusan bagi KPK. Sebab, tim yang kami bentuk sudah bekerja," jelas Wakil Ketua KPK Jasin kemarin (26/8).
Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Andi Bachtiar, menegaskan bahwa hakim ad hoc merupakan pejabat negara sehingga berhak menerima fasilitas yang sama dengan pejabat negara lainnya. Salah satunya adalah gaji ke-13.
Sepanjang Januari hingga tengah Agustus 2009, Mahkamah Agung hanya menjatuhkan vonis bebas dalam tujuh perkara atau sekitar 6,48 persen dari 108 total vonis untuk perkara korupsi yang dijatuhkan MA. Sebanyak 93,52 persen perkara korupsi divonis bersalah.
Mantan Ketua Panitia Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Emir Moeis, membantah tudingan bahwa dirinya mencairkan sendiri cek perjalanan yang diberikan pada saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom pada 2004.
"Saya tidak terima bagian uang itu," kata Romli.
Mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Romli Atmasasmita dituntut lima tahun penjara. Jaksa menilai Romli bersalah dalam perkara dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
