Kasus Bibit dan Chandra Hamzah

Kasus hukum yang menjerat dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Riyanto, ditengarai hasil rekayasa oknum penegak hukum. Dasarnya adalah bukti rekaman yang disebut sudah berada di tangan pimpinan lembaga antikorupsi itu.

KETIKA menyampaikan pidato sete­lah pelantikannya kemarin di ruang si­dang paripurna MPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menga­wali dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada pendampingnya dalam periode sebelum­nya, Jusuf Kalla (JK), dan para menteri yang telah memban­tu. SBY mengata­kan, JK telah memberi bangsa dan negara pengabdian yang mem­banggakan. ''Pe­ngabdiannya akan ter­catat abadi dalam sejarah perjalanan bangsa,'' katanya.

Kalau Bapak Terima Suap, Mana Duitnya?

Ny Sugiharti kaget ketika diberi tahu bahwa suaminya, Bibit Samad Riyanto, ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap. Bebe­rapa tetangga juga menanyakan hal itu. Tapi, dia berusaha tegar karena yakin bahwa suaminya tak melakukannya.

Dilaporkan ke KPK karena ada dugaan suap.

Koalisi Antikorupsi Ayat Rokok (Kakar) kemarin melaporkan kasus hilangnya ayat 2 pasal 113 Undang-Undang Kesehatan, yang berisi aturan tentang tembakau, ke Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, meski badan itu belum terbentuk.

Dianggap Bertanggung Jawab Hilangnya Ayat Rokok UU Kesehatan

Kasus hilangnya ayat rokok di UU Kesehatan terus ber­gulir. Kemarin koalisi antikorup­si ayat rokok melaporkan tiga ang­gota Komisi IX ke Badan Ke­hormatan (BK) DPR. Mereka dianggap berada di belakang hilang­nya ayat tersebut.

Satu per satu menteri yang habis masa tugasnya mulai melaporkan harta kekayaan. Kemarin (19/10) Menteri Perindustrian Fahmi Idris mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan kekayaannya. Menteri yang juga pengusaha itu menyatakan, hartanya meningkat selama menjabat menteri.

Klaim penyelamatan keuangan negara yang dilakukan institusi kejaksaan terus mendapat sorotan. Sebab, hal itu harus diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika tidak, potensi penyimpangan mungkin terjadi.

Pertemuan Susno-Anggoro Tidak Langgar Kode Etik

Empat penyidik Mabes Polri kemarin mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka bertugas menyi­ta 36 item dokumen untuk melengkapi pemberkasan kasus dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Agar tugasnya lancar, penyidik membekali diri dengan surat izin dari pengadilan.

Barang bukti korupsi berupa uang dan dokumen yang disita dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Thailand sudah tiba di Indonesia. Tim jaksa penyidik yang beranggotakan enam orang juga sudah kembali setelah berada di Thailand selama sepekan.

Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menyita sejumlah dokumen di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.