KPK Anggap Korupsi jika tanpa Pertanggungjawaban
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang tegas penggunaan fee Bank Pembangunan Daerah (BPD) oleh pemerintah provinsi (pemprov) tanpa lebih dulu dianggarkan dalam APBD. KPK menilai, pemanfaatan uang daerah tanpa pertanggungjawaban sama dengan praktik korupsi.
Buntut Kasus Sel Mewah Artalyta
Inspeksi mendadak (sidak) Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di Rutan Pondok Bambu pekan lalu menunjukkan lemahnya pengawasan lembaga pemasyarakatan. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional mempertanyakan pelaksanaan blue print (cetak biru) pembaruan pemasyarakatan.
Pemeriksaan KPK Bisa Munculkan Efek Berantai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau menyia-nyiakan pengusutan Anggodo Widjojo dalam kasus dugaan menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi. Setidaknya ada dua target yang bisa diharapkan: pemberantasan mafia hukum dan pintu masuk menelusuri posisi bos PT Masaro Radikom Anggoro Widjojo yang kini buron.
Sejumlah akademisi dan aktivis antikorupsi Malang, Jawa Timur melakukan Konferensi Pers mendesak pengusutan kasus Skandal bank Century. Berikut adalah press release tersebut. Untuk kontak lebih lanjut silahkan hubungi: Uli Parualian Sihombing, Direktur Indonesia Legal Resource Center (ILRC). HP. 0817 6683013, Radian 08123521292 dan Ali Safaat 081317998948
Adnan Buyung Sambut Baik Penahanan Anggodo
Keberadaan makelar kasus yang telah merusak hukum di Indonesia hanya akan dapat terungkap jika institusi penegak hukum punya keberanian. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan harus berani mengungkapkan keberadaan makelar kasus itu.
Dana bantuan sosial atau bansos tercatat yang paling banyak mewarnai kasus korupsi di daerah selama 2009. Dari sem-bilan wilayah yang dipantau Indonesia Corruption Watch, korupsi bansos terjadi di delapan wilayah dengan total kerugi-an negara sebesar Rp 215,57 miliar.
Jum'at 15 Januari 2010 ICW bersama Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Bengkulu mendatangi KPK, meminta KPK untuk mengambilalih dugaan kasus korupsi yang melibatkan gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin, yang lamban penangannya di Kejaksaan. Berikut press releasenya...
Tumpak: Tidak Ada Kaitan dengan Orang KPK
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan sedikit petunjuk terkait siapa makelar kasus di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, makelar kasus itu bukan pada level pimpinan, tetapi masih di level pejabat deputi ke bawah.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengecek sejumlah nama, yang menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, diduga terlibat dalam aliran dana dari Bank Century.
Terdakwa korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, Hengky Samuel Daud, dituntut 10 tahun penjara potong masa tahanan dan denda Rp 200 juta.
