Wisnu Diperiksa, Keluar lewat Pintu Samping

Penyidikan kasus Anggodo Widjojo mulai menyeret sejumlah pejabat penegak hukum. Buktinya, kemarin KPK memanggil mantan Jamintel Wisnu Subroto. Dia datang ke kantor KPK sekitar pukul 07.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan menghalang-halangi penyidikan korupsi tersebut.

KASUS Bank Century telah menggelinding begitu jauh, bahkan mungkin tak diperkirakan. Kasus Bank Century yang kini ditangani Pansus DPR dirasakan semakin berlarut-larut.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan Pusat Intersepsi Nasional dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (2/2). Rapat itu membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan yang dinilai akan membatasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Program 100 hari yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjawab persoalan yang dirasakan sebagai kebutuhan oleh masyarakat. Meski program itu menjadi cara pemerintah untuk menunjukkan kesungguhan bekerja, program yang ada bukan hal-hal penting.

Mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Zulkarnain Yunus, Rabu (3/2), mulai diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia didakwa korupsi dalam pelaksanaan biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum.

Komisi III DPR meminta masukan dari masyarakat terkait uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung yang akan digelar 15-18 Februari 2010. Dengan masukan itu, diharapkan dapat terpilih hakim agung yang bisa membawa perubahan di Mahkamah Agung, sekaligus memelopori pembersihan badan peradilan dari mafia hukum.

Aktivis Bendera Takkan Penuhi Panggilan Polda
Budi Sampoerna, deposan Bank Century, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (3/2). Melalui kuasa hukumnya, Budi menyangkal bersepakat dengan pemilik Bank Century, Robert Tantular, untuk memecah deposito agar bisa dibayar Lembaga Penjamin Simpanan.

Proses panjang pengusutan kasus Bank Century semakin mengkhawatirkan. Kecemasan adanya politik transaksional di pengujung Pansus sangat rentan memicu gelombang ketidakpercayaan dan antipati publik. Kemungkinan ”penghakiman politik” sebelum putusan hakim juga menjadi ancaman terhadap rasa keadilan.

Komisi Yudisial (KY) menyalahkan Komisi III DPR yang menggugurkan tiga nama calon hakim agung yang diusulkan lembaganya karena alasan administrasi. Karena menilai penolakan itu kesalahan DPR, KY menyatakan tidak bertanggung jawab atas uang negara yang digunakan untuk proses seleksi.

Kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM -saat ini Kementerian Hukum dan HAM- terus bergulir. Kali ini, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Zulkarnaen Yunus menjadi terdakwa.