Setelah SFO Hukum Perusahaan Inggris

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tugas baru. Di tengah menangani sejumlah kasus korupsi yang sedang menjadi sorotan publik, lembaga tersebut akan menangani kasus dugaan suap perusahaan Inggris, Innospec Ltd, kepada sejumlah mantan pejabat migas di Indonesia.

''Ya, sekarang KPK memang mendalami kasus dugaan suap dari perusahaan Inggris itu,'' ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. ketika dihubungi kemarin (28/3).

Terpidana Kasus BLBI yang Kabur ke Amerika

Upaya memulangkan koruptor buron ke tanah air terus dilakukan pemerintah melalui Tim Pemburu Koruptor (TPK). Setelah mengurus terpidana seumur hidup kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Adrian Kiki Ariawan, TPK menginventaris koruptor lain yang akan diekstradisi.

Itu menjadi salah satu pembicaraan TPK saat mengadakan rapat koordinasi di Kejaksaan Agung pada Jumat lalu (26/3). ''Permasalahan ekstradisi tentu dibicarakan saat rapat koordinasi,'' kata Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto kemarin (28/3).

Pemerintah sepertinya tak ingin membiarkan jabatan yang ditinggalkan pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean lowong terlalu lama. Saat melawat ke Padang kemarin (28/3), Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, pemerintah telah membentuk tim untuk mempersiapkan panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK.

Saksi Kunci Ungkap Mafia Perpajakan

Peran Gayus Tambunan dalam membongkar mafia perpajakan sangat vital. Pegawai pajak bergolongan III A itu berpeluang menyeret sejumlah pejabat (Ditjen Pajak dan Polri) yang terlibat penggelapan. Karena itu, Satuan Tugas Antimafia Hukum mengaku siap melindungi keselamatannya.

Sejumlah kabupaten daerah pemekaran tak memiliki kantor peradilan. Karena itu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A. Tumpa khawatir keterbatasan infrastruktur hukum tersebut memicu terjadinya main hakim sendiri alias pemberlakuan hukum rimba bagi sebagian pencari keadilan.

''Kami akan mengupayakan agar masyarakat mempunyai saluran untuk menyelesaikan permasalahan hukum,'' kata Harifin saat meresmikan beroperasinya tiga gedung peradilan di Pontianak kemarin (27/3).

Tiga isu besar, yakni rokok, terorisme, dan korupsi, kini sedang diperdebatkan oleh banyak pihak. Ketiganya mengandung berbagai macam pandangan dan sikap. Namun determinan pengendali isu ini terletak pada peran negara dan ideologi para elite pemeran. Semua didasari oleh persepsi yang berbeda tentang kesenjangan sosial dan rasa keadilan. Dampak peristiwa ketiga isu tersebut mulai ketakutan hingga kematian. Semua berakibat merugikan orang banyak dan sesama hidup.

Keterlibatan Biro Perjalanan Ditentukan Senin Ini

Kejaksaan Agung akan menetapkan status hukum bagi tujuh agen biro perjalanan yang menjadi rekanan Kementerian Luar Negeri dalam kasus korupsi tiket diplomat. Menurut Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah, pendalaman terhadap ketujuh biro perjalanan juga menjadi fokus penyidikan, selain pengusutan aliran uang yang diduga mengalir ke petinggi Kementerian.

Sekitar satu bulan menjelang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hingga kini masih banyak badan publik yang belum siap melaksanakan amanat undang-undang tersebut. "Dari puluhan badan publik yang ada, baru tujuh yang sudah mempersiapkan keterbukaan informasi publik," kata anggota Komisi Informasi Publik, Amiruddin, kemarin.

Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah berkoordinasi dalam kaitan dengan kasus korupsi di Kementerian Sosial (Kemsos). Menurut Direktur Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah, KPK hanya menangani kasus sapi impor fiktif dan mesin jahit. Sementara itu, Kejaksaan menangani kasus pengadaan sarung.

"Kami sudah berkoordinasi dengan KPK sejak sewaktu penyelidikan," kata Arminsyah di kantornya kemarin. "Kasus sapi dan mesin jahit sudah dinaikkan ke penyidikan di KPK. Tinggal kasus sarung," dia menambahkan.

Tim kuasa hukum Komisaris Jenderal Susno Duadji mengatakan tengah menyiapkan rencana untuk melakukan peninjauan ulang (judicial review) terhadap pasal-pasal yang disangkakan terhadap kliennya. Menurut mereka, pasal-pasal tersebut tidak memiliki landasan hukum lantaran belum diundangkan.

"Kami akan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Baru ancang-ancang," kata Zul Armain, salah satu pengacara Susno, ketika dihubungi Tempo kemarin.