Secara kumulatif, praktik mafia ini sungguh merugikan negara. Inilah saat yang tepat untuk melakukan pembersihan menyeluruh...
menyeluruh sampai ke istana negara ya pak?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mensinyalir ada mafia hukum dalam kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging). Presiden meminta para mafia dalam kasus ini segera diusut. ”Saya percaya ada mafia di bidang illegal logging. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum harus bisa menjamah agar bisa dibersihkan,” kata Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers di Halim Perdana Kusumah kemarin.

Tujuh polisi jadi "tersangka".

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, hasil pemeriksaan para jaksa yang diduga terlibat kongkalikong dalam kasus Gayus Halomoan P. Tambunan akan diumumkan paling lambat pekan ini. "Sebentar lagi," kata Hendarman di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah kemarin.

Sejauh ini kasus Gayus diduga menyeret lima jaksa. Jika banyak jaksa terbukti terlibat, kata Hendarman, ia akan tak segan-segan melakukan rotasi besar-besaran di lembaganya.

Dikabarkan mengundurkan diri dari Bappenas.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tengah menelisik rekening janggal bernilai Rp 70 miliar milik Bahasyim Assifie, bekas Kepala Kantor Pemeriksaan Jakarta Tujuh, Direktorat Jenderal Pajak.

Panitia Kerja Perpajakan Komisi XI DPR menantang Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto menjadi 16 persen. Tahun ini pemerintah hanya menetapkan rasio penerimaan pajak sebesar 12 persen terhadap produk domestik bruto.

Jika Ditjen Pajak mampu meningkatkan rasio penerimaan pajak menjadi 16 persen, penerimaan dari pajak bisa mencapai Rp 960 triliun. Sementara kalau pemerintah hanya menargetkan rasio penerimaan pajak 12 persen, penerimaan pajak hanya Rp 742,7 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, secara kumulatif, praktik mafia kasus di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sangat merugikan negara. Selain melibatkan rantai institusi penegak hukum, praktik itu juga merugikan rakyat akibat penerimaan negara yang diselewengkan.

Presiden Yudhoyono menginstruksikan agar dilakukan pembersihan secara menyeluruh praktik mafia, tak hanya di Ditjen Pajak, tetapi juga di sejumlah instansi pemerintah lainnya.

Tindakan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta (nonaktif), Ibrahim, yang diduga menerima suap dari pengacara Adner Sirait diperkirakan dilakukan sendirian. Tindakan itu belum tentu diketahui dua anggota majelis hakim lainnya dalam perkara sengketa tanah PT Sabar Ganda dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diketuai Ibrahim.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut pejabat Pemerintah Indonesia yang diduga menerima suap dari perusahaan Inggris, Innospec Ltd. Sidang Pengadilan Southwark Crown, Inggris, 26 Maret 2010, menyebutkan adanya penyuapan oleh Innospec Ltd kepada dua pejabat di Indonesia untuk menghalangi penerapan aturan pelarangan bahan pembuat bensin bertimbal.

”Kami pelajari proses peradilan di sana (Inggris), sejauh mana yang bisa kami gunakan,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah di Jakarta, Rabu (7/4).

Setelah menyelesaikan pemeriksaan terhadap lima jaksa terlapor yang menangani perkara Gayus HP Tambunan dan delapan jaksa struktural, Rabu (7/4), Tim Pemeriksa Kejaksaan Agung mulai menelusuri dana dari rekening Gayus yang diduga mengalir ke jaksa.

”Pemeriksaan internal oleh tim pemeriksa selesai pada Selasa (6/4) malam. Hari ini (Rabu) tim berinisiatif mendatangi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk mengetahui apakah ada aliran dana ke jaksa dalam penanganan perkara Gayus,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Didiek Darmanto.

Dua pernyataan menarik perhatian keluar dari Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji tentang dugaan makelar kasus, melibatkan Gayus Tambunan dan beberapa perwira kepolisian.