Mahasiswa Menggelar Aksi Unjuk Rasa di Yogyakarta
Wakil Presiden Boediono menegaskan, dirinya siap bertanggung jawab apabila dinyatakan bersalah dalam proses hukum atas kasus Bank Century. Penyelamatan Bank Century dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi hebat, seperti terjadi pada 1997-1998.

”Saya siap bertanggung jawab dunia akhirat atas keputusan ini. Dampaknya baik. Krisis ekonomi parah seperti 1997 tidak terjadi,” kata Boediono setelah memberikan kuliah umum di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (3/5).

Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinilai berpotensi mengkriminalisasi pers. Ada ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan yang perlu diperjelas agar tak menimbulkan perbedaan persepsi dan bisa digunakan untuk menjerat serta membelenggu kebebasan pers.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Sumaryanto Widayatin menegaskan, dalam laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian PU tidak dilaporkan soal kemiringan Gedung Nusantara I DPR.

”Dengan ketinggian gedung 99 meter, apabila terjadi kemiringan 7 derajat, (gedung) akan mengalami simpangan (miring) 8 meter. Itu pasti terlihat jelas,” ujar Sumaryanto Widayatin, Senin (3/5) di Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan kepastian bahwa Nunun Nurbaeti tidak dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Nunun adalah saksi kunci dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom pada 2004.

Mabes Polri meminta agar Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan secara jelas sumber dokumen yang menyatakan adanya jenderal yang mempunyai rekening miliaran rupiah. Tanpa validitas informasi, Polri tak akan merespons.

''Kalau ada laporan resmi, baru kami tindak lanjuti,'' kata Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Kombes Zainuri Lubis kemarin. ''Jangan bicara di luar tanpa bukti. Saran saya, laporan itu (dibuat) setelah akurat. Enggak usah banyak bicara. Ini agak aneh. Akurat juga belum, sudah bilang ke mana-mana,'' ujarnya.

Pemberantasan korupsi tidak hanya akan difokuskan pada kasus-kasus besar atau kakap. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berkonsentrasi pada pendidikan moral tentang korupsi. Salah satu yang disoroti KPK adalah kantin kejujuran yang didirikan di sekolah maupun instansi pemerintah.

Anggodo Widjojo, penggugat praperadilan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, siap melayani banding yang dilakukan oleh jaksa. Melalui kuasa hukumnya, Anggodo bakal menjawab argumentasi jaksa yang tertuang dalam memori banding.

"Kami akan jawab dan siapkan kontra memori bandingnya," kata kuasa hukum Anggodo, Bonaran Situmeang, saat dihubungi kemarin (3/5). Dia mencontohkan legal standing (hak gugat) Anggodo sebagai pemohon praperadilan yang dipermasalahkan oleh jaksa.

Diduga Menggelapkan Pajak Triliunan Rupiah

Kasus Gayus Tambunan benar-benar menjadi pintu gerbang untuk membongkar gurita mafia pajak di negeri ini. Kali ini Kementerian Keuangan membeber dugaan sejumlah sindikat pajak kelas kakap yang melibatkan ratusan perusahaan. Kerugian negara diperkirakan hingga triliunan rupiah.

Muhtadi Asnun, hakim yang memutus perkara Gayus Tambunan, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Mabes Polri. Mantan ketua PN Tangerang itu kemarin (3/5) datang dengan didampingi kuasa hukumnya, Farhat Abbas. Mengenakan baju batik dan jaket hitam, Asnun kukuh menyatakan tidak bersalah.

"Semua pertanyaan akan saya jawab," katanya sambil buru-buru melangkah masuk ke gedung Rupatama, tempat pemeriksaan. Asnun mengatakan sudah memiliki dokumen pendukung. "Itu saya bawa," katanya dengan menunjukkan map berisi dokumen salinan putusan pengadilan atas kasus Gayus pada 12 Maret 2010.

"Menciutnya jumlah pajak Paulus dari Rp 399 miliar menjadi Rp 7,9 miliar melibatkan permainan pajak."

Indonesia Corruption Watch meminta Kejaksaan Agung berinisiatif membuka kembali kasus pajak yang melibatkan Komisaris PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Paulus Tumewu.

"Kami melihat ada kejanggalan sampai keluarnya surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP)," kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho kepada Tempo kemarin.