Polemik Jaksa Agung, Pakar Sebut Pernyataan Sudi Keliru

Pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik posisi Jaksa Agung Hendarman Supandji yang dinilai ilegal atau bermasalah. Istana memastikan bahwa posisi Hendarman tetap sah. Sebab, hingga saat ini belum ada keputusan presiden (keppres) yang memberhentikan Hendarman sebagai orang nomor satu di korps Adhyaksa tersebut.

INI jeritan hati seorang guru. Mungkin sekali juga jeritan hati seorang dosen dan orang tua. Mari kita hitung. Berapa lama mendidik seorang anak sejak dari taman kanak-kanak (TK) sampai berhasil menjadi sarjana.

Lalu masih harus berjuang lagi jika ingin menempuh strata S-2, kemudian naik lagi S-3. Itu semua mungkin memerlukan waktu minimal 20 tahun. Untuk berhasil meraih gelar profesor, seorang dosen bahkan perlu perjuangan lanjutan lagi. Bayangkan, betapa banyak biaya dan pengorbanan yang mesti dikeluarkan baik tenaga, pikiran, uang, maupun emosi.

Mabes Polri bersikukuh memproses secara hukum sampul karikatur majalah berita mingguan (MBM) Tempo. Majalah itu akan dijerat pasal penghinaan. Bahkan, laporan resmi polisi soal kasus tersebut sudah masuk ke Bareskrim.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menyatakan, pihaknya serius melanjutkan gugatan karena sudah mendapat izin dari pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara, yakni Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. ''Laporannya sekarang sudah di Bareskrim,'' ujarnya kemarin (2/7).

Buntut Penolakan Yusril Diperiksa

Kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan tersangka mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra menimbulkan polemik berkepanjangan. Posisi Hendarman Supandji sebagai jaksa agung dinilai sejumlah pihak memang bermasalah.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. mengakui, jabatan jaksa agung yang diemban Hendarman bermasalah seperti yang diungkapkan Yusril. ''Memang ada problem hukum dalam jabatan itu,'' kata Mahfud saat ditemui di kantornya kemarin (2/7).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menindaklanjuti laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal rekening berjumlah fantastis 27 perwira tinggi (pati) Polri. Setidaknya, dua pimpinan KPK, yakni Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin dan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto, berkomitmen memprioritaskan kasus tersebut.

Kasus Suap Pengadaan SKRT di Kemenhut
Di tengah jalannya sidang kasus dugaan suap dan upaya menghalang-halangi penyidikan KPK oleh Anggodo Widjojo, lembaga antikorupsi itu terus mengintensifkan penyidikan perkara suap pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan (2006-2007) yang menjerat kakak kandung Anggodo, Anggoro Widjojo.

Kemendagri Terus Berupaya Menertibkan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Jasin memandang buruknya reformasi birokrasi disebabkan birokrat selama ini terlalu boros memberikan honorarium kepada pegawainya. Menurut dia, honor lebih baik diberikan dalam satu jenis, yakni tunjangan prestasi kerja.

''Kalau memang institusi birokrasi komitmen dan konsisten dalam menegakkan reformasi birokrasi, sebaiknya jangan terlalu boros,'' kata Jasin saat dihubungi wartawan kemarin (1/7).

Adik Hary Tanoe Kabur ke Taiwan

Penyidikan dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) oleh Kejaksaan Agung terhambat. Tim penyidik kemarin (1/7) gagal memeriksa dua tersangka, yakni mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hartono Tanoesoedibjo, dengan alasan yang berbeda.

Polisi membantah dianggap membiarkan terjadi penyelewengan.

Sejumlah kalangan menilai, munculnya berbagai jenis penyimpangan dan korupsi di tubuh Kepolisian RI terjadi akibat lemahnya pengawasan. “Tidak ada kontrol selain lewat Presiden,” kata Mufti Makarim dari Institute for Defense, Securities, and Peace Studies (IDSPS) dalam acara diskusi di Indonesia Corruption Watch, Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin.

Diakui Ada Kesalahan Manajemen
Kementerian Kesehatan mengakui pernah menyimpan obat di gudang rekanan.

JAKARTA--Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Naydial Roesdal, mengatakan akan membereskan laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2009 yang memperoleh penilaian tanpa pendapat (disclaimer) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami baru terima laporan resmi dari Badan Pemeriksa tadi pagi. Kami akan melakukannya dalam waktu 60 hari, saya kira dapatlah,” kata Naydial dalam keterangan pers di kantornya hari ini.