Di Lingkungan BUMN Yang Ogah Serahkan Daftar Kekayaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menyesalkan sikap pejabat negara yang enggan melaporkan gratifikasi. Lembaga antikorupsi tersebut juga terus mengimbau para pejabat negara agar mengirimkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sayangnya, imbauan itu juga sering tidak digubris.

Bukan hanya anggota dewan (DPR dan DPRD) yang tergolong bandel dalam hal pelaporan LHKPN. Para pejabat badan usaha milik negara (BUMN) juga perlu mendapat teguran karena tidak segera menyetorkan LHKPN.

Sebut Prematur, Siapkan Bukit di Sidang

Pembubaran tim independen kasus Gayus Tambunan menyisakan sejumlah persoalan. Di antaranya, lolosnya beberapa orang yang diduga ikut merekayasa sindikasi itu. Komjen Susno Duadji, mantan Kabareskrim yang pertama membuka skandal Gayus, menilai pembubaran tim itu prematur.

Belum Tentukan Vaksin Meningitis Pengganti

Calon jamaah haji (CJH) yang belum melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tidak perlu tergesa-gesa. Pemerintah memberikan waktu yang cukup kepada mereka untuk melunasi kekurangan BPIH sampai akhir Agustus 2010. Acuan penetapan tenggat pelunasan itu adalah peraturan presiden (perpres) tentang BPIH, yang direncanakan diputuskan hari ini.

HAMPIR tidak ada yang mengejutkan dari terpilihnya nakhoda bank sentral. Sebab, sejak gubernur BI lengser satu tahun lalu, hanya satu nama yang muncul, yakni Darmin Nasution. Dia kini benar-benar menjadi gubernur Bank Indonesia.

Memang pada proses candradimuka di DPR yang lumayan alot, banyak harapan yang disematkan kepada sosok gubernur BI itu. Namun, dari beberapa asa terhadap masa depan perbankan nasional, setidaknya ada dua ikrar yang perlu dicacat dari seorang Darmin.

Kasus Century Jadi Bargaining Politik Elite

Keputusan aklamasi DPR memilih Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia menyimpan kontroversi. Terutama, nama Darmin masuk rekomendasi pansus angket kasus Century sebagai salah seorang yang harus bertanggung jawab. Inilah analisis Yudi Latif.

Rekaman percakapan antara Ari Muladi dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja menjadi kontroversi. Pernyataan penyidik Polri AKBP Parman dalam sidang Anggodo Widjojo pada Selasa lalu (20/7) bahwa barang bukti rekaman tersebut tidak ada bertentangan dengan pernyataan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji di hadapan Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

Polri Terima 835 Laporan Transaksi Mencurigakan

Tengara adanya rekening gemuk milik sejumlah perwira tinggi di jajaran kepolisian membuat kalangan DPR penasaran. Lusa (27/7) para wakil rakyat itu akan memanggil Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri untuk dicecar pertanyaan seputar rekening mencurigakan tersebut.

Berdasar aturan, para pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus melaporkan setiap gratifikasi yang mereka terima kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sayang, para pejabat terkesan enggan mematuhi aturan tersebut. Berdasar data di KPK, mulai Januari hingga April 2010, hanya 92 pejabat negara se-Indonesia yang bersedia melaporkan gratifikasi.

Press Release : Serangan Balik Pelapor Korupsi Sekolah

Pilkada langsung yang berlaku di Indonesia sejak 2005 telah melahirkan anomali dalam praktik demokrasi lokal. Premis yang menyebutkan bahwa demokrasi berkorelasi positif dengan tingkat korupsi yang menurun nyatanya tidak berlaku dalam konteks Indonesia.

Korupsi justru kian meningkat pasca- pelaksanaan pilkada langsung. Data kuantitatif Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, sejak 2005, terdapat 40 kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati yang menjadi terpidana kasus korupsi.