Sidang Kasus Gayus

Nama jaksa Cirus Sinaga cs semakin santer disebut terlibat dalam kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Tengara itu menyusul keterangan Kompol Arafat Enanie dalam persidangan dengan terdakwa AKP Sri Sumartini. Majelis hakim pun didorong untuk menghadirkan Cirus dan jaksa lain yang disebut sebagai saksi.

Tengarai Rawan Penyimpangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti salah satu aturan pemerintah yang rawan korupsi. Kali ini, lembaga antikorupsi tersebut mempersoalkan rumusan revisi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar mengungkapkan, ada beberapa poin dalam keppres tersebut yang rentan menimbulkan tindak pidana korupsi.

Salah satunya, pengertian darurat yang tercantum dalam pedoman pengadaan barang dan jasa di lembaga Negara.

Rendahnya tingkat pelaporan para pejabat BUMN (badan usaha milik negara) soal harta dan kekayaan masing-masing membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geram. Lembaga antikorupsi itu mengancam menjatuhkan sanksi tegas kepada para pejabat BUMN yang malas melaporkan dan mengirimkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Sanksi tersebut akan dijatuhkan lewat Men BUMN Mustafa Abubakar.

Monopoli penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) ternyata menarik perhatian publik di Amerika Serikat (AS). Haji sebagai bisnis pelayanan publik dengan perputaran uang terbesar disorot media AS, New York Times.

Dalam artikel di surat kabar itu, kepanitiaan haji oleh Kemenag RI dinilai rentan terhadap praktik mafia haji. Apalagi, uang jamaah yang menumpuk di rekening menteri agama mencapai Rp 21 triliun. New York Times pun menyoroti masalah pentingnya mewaspadai praktik mafia haji di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia itu.

ICW Juga Tolak Kandidat Polisi-Pengacara Koruptor

Dari 144 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah diseleksi, kini tersisa tujuh kandidat. Setelah mengikuti tes kepribadian, mereka akan menjalani tes wawancara sekaligus penelusuran rekam jejak oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI).

Mendagri Jamin Tak Ganggu Keabsahan Pemenang Pilkada

Kemendagri memastikan tetap akan melantik pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka. Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, pihaknya tidak akan melantik jika pemenang pemilu kepala daerah (pilkada) sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

STUDI ICW pada semester I 2010 soal penanganan kasus korupsi di berbagai daerah menunjukkan kecenderungan yang justru mengkhawatirkan. Paling tidak, ditemukan 176 kasus korupsi di berbagai daerah yang sudah masuk dalam tahap penyidikan. Dari seluruh kasus tersebut telah ditetapkan 441 tersangka. Sementara sisi potensi kerugian negara yang timbul telah menembus angka Rp 2,1 triliun.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan 11 kriteria yang bisa dijadikan dasar bagi panitia seleksi untuk memilih pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga pegiat antikorupsi itu menilai, dari 12 calon pemimpin KPK yang dipilih panitia seleksi, separuhnya tidak layak memimpin lembaga ini.

Tersandung kasus pengadaan sarung.

Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin menahan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. "Mulai hari ini dia ditahan di Cipinang," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kepada wartawan kemarin. Penahanan itu, menurut Johan, diperlukan untuk mempermudah penyidikan kasus korupsi yang diduga melibatkan Bachtiar.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari empat jam, sejak pukul 11.00 kemarin. Menurut Johan, selama 20 hari ke depan, Bachtiar akan menghuni penjara Cipinang.

Press Release

Pejabat negara harus paham UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Hal ini penting mengingat pemahaman pejabat tersebut diperlukan tranparansi lembaga Negara terutama ketika publik menuntut hak informasi atas penyelenggaraan institusi yang dipimpinnya ntersebut. Pejabat negara terutama pemerintah harus mampu membedakan informasi yang termasuk informasi publik dan bukan informasi publik (informasi yang dikecualikan).