Mengaku Mendengar Diiming-imingi Harley oleh Alif Kuncoro
Sidang kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan kembali mempertemukan para pelaku dalam kasus tersebut. Kemarin (11/8), Gayus dan AKP Sri Sumartini dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi bagi terdakwa Alif Kuncoro.

Bagi Gayus, kemunculannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu merupakan kali kedua setelah bersaksi untuk terdakwa AKP Sri Sumartini pada 3 Agustus 2010. Dalam kesaksian kemarin, Gayus cenderung memberatkan Alif.

Sikap publik yang menerima politik uang mengejutkan berbagai pihak. Misalnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, hasil survei oleh Universitas Paramadina dan Pride Indonesia itu tidak serta-merta disimpulkan bahwa publik memang merestui adanya money politics. Situasi sosial dan kualitas politik, terutama dalam pilkada, justru dianggap memicu politik uang itu.

''Realitas sekarang, masih banyak masyarakat yang miskin. Polisi juga tidak sejahtera. Apa masyarakat yang disalahkan?'' kata Febri Diansyah, peneliti ICW, di gedung DPR, Jakarta, kemarin (11/8).

Sebagian calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum menyerahkan laporan harta kekayaan terbaru. Meski dinyatakan lolos ke seleksi tahap selanjutnya, mereka hanya mengirimkan data harta beberapa tahun sebelumnya.

Berdasar Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Irjen (pur) Chaerul Rasjid terakhir melaporkan kekayaan pada 2002. Sedangkan Busyro Muqoddas dan Jimly Asshiddiqie, masing-masing mengirim data harta versi 2007 dan 2008. "Bagaimana bisa memimpin KPK kalau masih ada yang ditutupi," ucap anggota Komisi III Ahmad Rubaie.

Konflik Tak Pengaruhi Kepercayaan pada Satgas

Konflik internal yang menimpa Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ternyata tidak menyurutkan kepercayaan masyarakat. Buktinya, hingga Selasa (10/8), satgas telah menerima 2.877 pengaduan dari masyarakat. Peringkat tertinggi masih terkait perkara tanah (314 pengaduan). Disusul korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) 218 pengaduan serta penipuan dan penggelapan 157 pengaduan.

Sidang Kasus Sisminbakum

Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM (sekarang Kemenkum HAM) Zulkarnain Yunus harus bersiap lebih lama menghuni penjara. Jaksa menuntut Zulkarnain dengan hukuman tujuh tahun penjara terkait dengan kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Pemerintah telah gagal memenuhi janji membersihkan Indonesia dari korupsi. Ini adalah kesimpulan sementara yang saya ambil dari hasil kajian Indonesia Corruption Watch yang baru saja diluncurkan (Kompas, 5/8).

Terkait Kasasi Korupsi, Partai Masih Tunggu PK

Pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR asal Partai Demokrat As'ad Syam tak bisa dihindari. Upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi PLTD Unit 22 Sungai Bahar, Jambi, itu tidak menghalangi pemrosesan pemecatannya dari keanggotaan dewan.

Hasil Survei Pilkada

Politik uang selalu marak pada setiap pilkada. Apakah itu mengganggu publik? Survei ternyata menunjukkan sebaliknya. Hasil survei yang dilakukan Universitas Paramadina bersama Pride Indonesia menunjukkan bahwa persentase keinginan warga yang paling tinggi adalah agar pasangan calon memberikan uang kepada mereka.

Tidak terbantahkan, korupsi benar-benar menjadi ancaman laten terhadap keberlangsungan negeri ini. Agar bahaya itu tidak mudah hilang dari ingatan, aturan hukum menambahkan predikat ”baru” bagi korupsi, yaitu sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Tidak berhenti sampai di situ, melihat dampak buruk yang ditimbulkannya pada sisi kemanusiaan, sejumlah kalangan tidak pernah ragu menyebut korupsi sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan (crime against humanity).

Pengakuan Andi Kosasih dalam Sidang Sri Sumartini

Lanjutan persidangan kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan dengan terdakwa AKP Sri Sumartini kembali memunculkan kejutan. Andi Kosasih yang kemarin (10/8) dihadirkan sebagai saksi mengungkapkan adanya aliran dana Rp 100 juta ke Brigjen Pol Edmond Ilyas, yang kala itu menjabat direktur II Ekonomi Khusus (eksus) Bareskrim Mabes Polri.