Kesejahteraan Prajurit dan Transparansi

Tahun 2010, wacana tentang Tentara Nasional Indonesia dan pertahanan nasional secara intensif berputar di antara alat utama sistem persenjataan dan kesejahteraan prajurit. Apakah wacana ini menuju kenyataan untuk menjadikan pertahanan negara lebih kuat dan TNI lebih profesional?

Simalakama Komisi (Yudi)-sial

Mustahil dimungkiri, Komisi Yudisial adalah lembaga yang punya posisi penting dalam sistem ketatanegaraan saat ini.

Selain merupakan organ konstitusional yang mendapat kewenangan langsung dari UUD 1945, KY juga punya posisi penting menguatkan ciri negara hukum, yakni adanya peradilan yang mandiri dan independen. KY menjadi pemegang erat kuasa untuk mengawasi peradilan agar tetap bersih dan bebas dari pengaruh apa pun.

KPP Tolak Abbas Said Sebagai Ketua Komisi Yudisial

Pemilihan ketua Komisi Yudisial akan segera berlangsung, menyusul pelantikan 7 Komisioner KY oleh presiden. Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), hari ini menemui Sekjen KY untuk menyatakan penolakan terhadap salah seorang komisioner terpilih, Abbas Said.

KPK Harus Supervisi Kejati DKI Jakarta…!

Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)

KAKP akhirnya memutuskan melaporkan Kejati DKI Jakarta pada KPK. Pelaporan ini bertujuan meminta KPK untuk melakukan supervisi dan bahkan jika diperlukan mengambilalih penanganan kasus dugaan korupsi dana BOS, BOP, Block Grant RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan Komite Sekolah tahun 2007-2009 sebesar Rp 3,5 miliar di SDN 012 RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) Rawamangun oleh Kejati DKI Jakarta.

KAKP Adukan Kejaksaan Tinggi DKI ke KPK

Kecewa dengan kinerja Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP), hari ini mengadukan Kejati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koalisi meminta KPK melakukan supervisi terhadap Kejakti dalam penuntasan kasus dugaan korupsi senilai Rp 5,7 miliar di tujuh sekolah di Jakarta.

"Kami meminta KPK mensupervisi, bahkan kalau perlu mengambil alih penanganan kasus ini," ujar Febri Hendri, peneliti Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) mewakili KAKP, saat ditemui usai pertemuan dengan divisi penindakan KPK, Selasa (21/12).

Pemilukada Digelar Tanpa Integritas

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pemilihan umum kepala daerah yang digelar selama kurun waktu 2010 digelar tanpa integritas. Dari total 244 pemilukada yang digelar, 232 diantaranya berakhir di meja Mahkamah Konstitusi.

"Masih banyak praktik pelanggaran yang terjadi. Mulai dari korupsi pilkada, biaya demokrasi yang tinggi, serta lemahnya pengawasan. Bisa dikatakan pelaksanaan pemilukada tidak berintegritas," ujar peneliti Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, Senin (20/12).

Pemilukada Digelar Tanpa Integritas
KPP Tolak Abbas Said Sebagai Ketua Komisi Yudisial

Pemilihan ketua Komisi Yudisial akan segera berlangsung, menyusul pelantikan 7 Komisioner KY oleh presiden. Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), hari ini menemui Sekjen KY untuk menyatakan penolakan terhadap salah seorang komisioner terpilih, Abbas Said.

Masa Jabatan Busyro Digugat ke MK

Tim Advokasi UU KPK, hari ini secara resmi mendaftarkan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Busyro Muqoddas. Masa jabatan Busyro, sebagaimana direkomendasikan oleh DPR, adalah satu tahun, mengikuti keempat pimpinan KPK lainnya. DPR mengacu konsep pergantian antar waktu sebagaimana mekanisme penghitungan masa jabatan anggota DPR.

Pelemahan Komitmen; Antiklimaks Pemberantasan Korupsi

Genderang perang melawan korupsi sudah ditabuh sejak awal reformasi 1998. Gemanya jauh lebih menggelegar ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil reformasi berhasil melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Subscribe to Subscribe to