Pertanggungjawaban atas berbagai kasus buruknya pengelolaan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan tidak bisa dibebankan begitu saja kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. Karut-marut di LP dan rutan merupakan warisan masa lalu dan tidak mudah dibenahi dalam waktu singkat.
Andai Gayus HP Tambunan sejenis maling guno—sesosok Robin Hood yang sengaja melanggar hukum untuk membuktikan kebobrokan tatanan penegakan hukum—rangkaian akrobatnya mungkin sudah patut diacungi dua jempol. Gerak pikatannya seakan memukat keluar kebusukan jejalin korupsi, kolusi, dan nepotisme para aparat di hampir segenap jajaran penegakan tertib dan hukum di negeri ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perpajakan, hingga sekarang juga imigrasi.
Ketergantungan klub-klub sepakbola Indonesia pada dana Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Daerah (APBD), membuat pengelolaan tim menjadi tidak profesional. Banyaknya pejabat daerah yang menjadi pengelola tim juga membuat klub sepakbola rentan menjadi kendaran politik.
Rrrrruaaaarr biasa! Dua kata itu amat tepat untuk menggambarkan sepak terjang mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Halomoan Partahanan Tambunan dalam mengelabui hampir semua lini aparat penegak hukum dari kejaksaan, kepolisian, hingga kehakiman, bahkan aparat imigrasi.
Gayus tepat pula untuk dijuluki sebagai ”Man of The Year 2010” karena sepanjang tahun itu tak putus-putusnya media di Tanah Air memberitakan kasus megaskandal pajak yang melibatkan Gayus.
Rrrrruaaaarr biasa! Dua kata itu amat tepat untuk menggambarkan sepak terjang mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Halomoan Partahanan Tambunan dalam mengelabui hampir semua lini aparat penegak hukum dari kejaksaan, kepolisian, hingga kehakiman, bahkan aparat imigrasi.
Gayus tepat pula untuk dijuluki sebagai ”Man of The Year 2010” karena sepanjang tahun itu tak putus-putusnya media di Tanah Air memberitakan kasus megaskandal pajak yang melibatkan Gayus.
Berita perjalanan misterius Gayus HP Tambunan ke sejumlah negara, sekitar September 2010, menjadi tamparan hebat pada awal tahun 2011. Dalam konteks apa pun, tamparan ini jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan berita pelesiran Gayus ke Bali pada awal November tahun lalu.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar memastikan, Kantor Imigrasi Jakarta Timur secara resmi tak pernah mengeluarkan paspor atas nama Sony Laksono. Data pada paspor Sony Laksono, dengan foto mirip mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan, juga palsu.
Patrialis, Kamis (6/1) di Jakarta, mengakui pula, paspor atas nama Sony Laksono asli, tetapi prosesnya tak dilakukan di kantor imigrasi mana pun. Banyak kejanggalan dalam paspor itu.
Elemen masyarakat Indramayu, Jawa Barat, meminta Kejaksaan Agung segera menangkap mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance setelah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi PLTU Sumuradem. Masyarakat menganggap, penahanan serta pengadilan Yance menjadi supremasi penegakan hukum di Indramayu.
Mantan Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Barat Maman Abdulrahman Pasya, Kamis (6/1), akhirnya memberikan kesaksian bagi terdakwa mantan Kepala Polda Jabar Komisaris Jenderal Susno Duadji dalam kasus korupsi dana pengamanan pemilihan gubernur Jabar tahun 2008. Kesaksian Maman memberatkan Susno, tetapi mengundang kecurigaan hakim pula.
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mendeklarasikan dirinya antikorupsi dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2011 di Jakarta, Kamis (6/1). Pendeklarasian antikorupsi ditandai penandatanganan naskah deklarasi oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (TNI) George Toisutta, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Soeparno, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat.
