Perubahan mekanisme penyaluran dana kepada pemerintah kabupaten dan kota mulai 2011 tidak menjawab masalah mendasar dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karena itu, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama gratis serta berkualitas yang menjadi tujuan utama program BOS tidak akan tercapai.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih berkelit untuk memberikan dana rekening gendut perwira tinggi yang diminta Indonesia Corruption Watch (ICW). Polri beralasan, ketujuhbelas rekening itu masih berstatus 'wajar dalam proses', dalam artian, masih dalam proses penyelidikan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (17/1), mengeluarkan empat instruksi untuk penuntasan kasus hukum Bank Century.
Penuntasan kasus hukum Bank Century itu merupakan salah satu agenda utama sidang kabinet terbatas yang berlangsung di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta.
”Pertama, saya menginstruksikan untuk menuntaskan semua kegiatan guna merespons hasil panitia angket DPR tentang Bank Century,” katanya.
Agenda pemberantasan korupsi belakangan ini terasa stagnan dan merisaukan bagi perkembangannya di tahun-tahun mendatang.
Keadaan ini tak saja diperlihatkan oleh tidak melajunya kurva indeks persepsi korupsi tahun 2010 (2,8) dari tahun sebelumnya. Hal itu juga ditunjukkan oleh cenderung melemahnya kelembagaan antikorupsi dan menguatnya perlawanan balik koruptor seiring dengan semakin terkonsolidasinya oligarki elite dalam fragmentasi politik di era demokrasi saat ini.
Separuh lebih provinsi di Indonesia dipimpin kepala daerah yang tersangkut masalah hukum. Dari 33 gubernur, 17 di antaranya tersangkut perkara sehingga harus dinonaktifkan dari jabatan. Hampir setiap minggu selalu ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.
Kondisi itu dikeluhkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah, Senin (17/1) di Jakarta. Ia menceritakan, saat ini ada 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum dan 17 orang di antaranya adalah gubernur.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tengah menyelidiki kemungkinan Gayus H. Tambunan, terdakwa suap pajak, telah melarikan harta kekayaannya ke luar negeri. Dugaan ini mencuat setelah publik kembali dihebohkan oleh kepergian Gayus ke Makau, Singapura, Kuala Lumpur, dan Hong Kong selama ia menjadi tahanan di Rutan Markas Komando Brimob Depok, setelah ia juga kedapatan "berlibur" ke Nusa Dua, Bali, untuk tujuan yang hingga kini belum bisa diketahui.
Seruan publik yang menuntut Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Nurdin Halid semakin gencar pascapergelaran Piala AFF 2010. PSSI dinilai gagal menyelenggarakan event olahraga terbesar Asia Tenggara itu karena manajemen kompetisi yang buruk dan maraknya praktik korupsi.
Selama ini penyusunan anggaran tidak melibatkan semua komponen yang ada, tetapi lebih banyak dikendalikan oleh pengurus yayasan atau kepala sekolah. Akibatnya, tidak sedikit korupsi atau penyalahgunaan dana sekolah.
Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) seharusnya melibatkan masyarakat untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana sekolah sekaligus memperkuat kontrol penggunaannya.
Ketua Serikat Guru Indonesia (Segi) Medan Herliadi mengatakan hal itu seusai pelatihan penyusunan APBS di Medan, Sumatera Utara, Minggu (16/1).
Kementerian Keuangan siap menerima permintaan data wajib pajak dari pihak mana pun, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kasus apa pun, termasuk pada penyidikan terkait mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Data akan diberikan sepanjang permintaan yang disampaikan itu memenuhi aturan hukum.