Press Reelase KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)

Polisi selalu punya alasan untuk menolak memberikan data rekening gendut perwira tinggi Polri kepada Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam sidang adjudikasi sengketa informasi antara ICW dengan Mabes Polri di Komisi Informasi Pusat (KIP), pihak polisi menolak membuka data rekening karena proses penyelidikan belum selesai. Rekening yang sedang diproses, tidak dapat diakses.

Kami, rakyat Indonesia yang ingin merdeka dari jajahan para koruptor, yang muak dengan kepura-puraan dalam pemberantasan korupsi dan mafia hukum, terutama kasus Gayus Tambunan, dengan ini menuntut:

Uji coba KTP elektronik dianggap berhasil.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi program perencanaan penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) nasional, yang dilaksanakan bersamaan dengan proyek KTP elektronik pada bulan depan.

"Untuk mencegah korupsi dalam pengadaannya, saya minta bantuan KPK," kata Gamawan saat ditemui di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Jaksa penuntut umum kasus Bahasyim Assifie, Fachrizal, membantah anggapan bahwa dia pernah dihubungi oleh keluarga terdakwa Bahasyim. Hal itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy pekan lalu.

Dalam urusan ini, Marwan pernah mengatakan, salah satu jaksa penuntut berinisial F pernah berhubungan dengan keluarga Bahasyim. "Enggak," kata Fachrizal seusai sidang kasus Bahasyim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah akan mewajibkan partai membiayai kampanye calonnya dalam pemilihan kepala daerah. Menurut dia, hal ini untuk mencegah praktek korupsi sang calon bila kelak terpilih.

"Kalau calon mengeluarkan dana besar dalam pilkada, saat menjabat, orientasinya kan mengembalikan modal awal," kata Gamawan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin.

Calon kepala daerah, kata Gamawan, tak boleh dibebani oleh partai untuk mencari sendiri dana kampanyenya. Dengan demikian, dana kampanye harus dicari dan disediakan partai pengusung.

Gayus Halomoan Tambunan, terdakwa penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap, mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah serupa diajukan olah Haposan Hutagalung, mantan pengacara Gayus. Keduanya mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

"Stressing Wapres, tidak boleh ada tebang pilih."

Wakil Presiden Boediono meminta Kepolisian Republik Indonesia menangani kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk kasus mafia hukum Gayus Halomoan P. Tambunan, dengan seadil-adilnya. "Dan setuntas-tuntasnya," ujar Boediono saat membuka Musyawarah Nasional Persatuan Purnawirawan Kepolisian RI di Hotel Bidakara kemarin.

Menurut Boediono, banyak survei yang menunjukkan masyarakat mengeluhkan kinerja polisi. "Pendapat masyarakat (itu) tak bisa dikesampingkan," dia menekankan.

Jaksa Agung Basrief Arief resmi menandatangani surat deponering atau pengabaian perkara demi kepentingan umum untuk kasus dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, kemarin. "Dengan demikian, kedua berkas perkara Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, saya menyatakan telah dikesampingkan," ujarnya kemarin.

Basrief menyebutkan nomor surat itu, yakni TAP 001/A/JA/2011 atas nama Chandra M. Hamzah dan TAP 002/A/JA/2011 atas nama Bibit S. Rianto.

Usul pembentukan hak angket panitia khusus (pansus) mafia pajak telah diserahkan kepada pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. Usul pembentukan pansus itu didukung semua fraksi di Dewan. "Ini sejarah, semua fraksi menandatangani," kata Sutjipto, salah satu inisiator pansus dari Fraksi Demokrat, setelah bertemu dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Senayan, kemarin.