Terjadi perubahan aktor korupsi selama semester kedua tahun 2010. Pada semester pertama, pelaku korupsi yang dijerat mayoritas berasal dari komisaris atau pejabat pembuat kebijakan di sektor swasta. Tren ini bergeser, karena pada semester kedua, staf dan pegawai pemerintah daerah menjadi pihak yang paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi.
"Lucunya di negeri ini, sekolah mahal sekali. Kami anak jalanan, jadi susah bersekolah," Denny Siregar menyanyi sambil memetik gitar, menirukan nada lagu "Andai Aku Gayus Tambunan" yang populer beberapa waktu terakhir. Bersama teman-temannya, siswa kelas tiga Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) Ibu Pertiwi, Pancoran, Jakarta, itu menampilkan drama di sela deklarasi Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) di Gedung Proklamasi, Selasa (22/2/2011).
Sebanyak 70% pasien miskin pengguna kartu Jamkesmas, Jamkesda, Gakin dan SKTM mengeluhkan panjangnya alur administrasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rumah sakit. Mereka mengaku mendapat perlakuan diskriminatif ketika mendaftarkan diri dengan menunjukkan kartu jaminan kesehatan untuk pasien miskin.
"Akibatnya, pasien miskin enggan menggunakan kartu karena khawatir mendapat pelayanan berbeda," ujar peneliti Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, dalam media briefing hasil riset pelayanan rumah sakit di sekretariat ICW, Selasa (22/2/2011).
“Kami menolak!”Tanpa ba-bibu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menegasi putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Kita sungguh khawatir, sikap ini memperkuat tirani ketertutupan di institusi penegak hukum.
Mundurnya hakim konstitusi Arsyad Sanusi setelah dinyatakan terbukti melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) seharusnya menjadi pelajaran bagi Mahkamah Agung dalam mencari hakim pengganti. MA didesak untuk memperbaiki mekanisme pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengacu pada ketentuan undang-undang, yakni transpa- ran, akuntabel, dan partisipatif.
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, yang membidangi hukum, Tjatur Sapto Edy mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan tak hanya menembak koruptor kecil. KPK juga harus berani menangkap koruptor besar yang mengisap sumber daya alam dan keuangan negara, yang hingga kini belum banyak tersentuh.
Jaksa berinisial DSW, yang disangka memeras seorang pegawai badan usaha milik negara, Sabtu (12/2), resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. DSW, yang bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Banten, Jumat malam, ditangkap penyidik KPK seusai menerima uang dari korbannya.
Meski Majelis Kehormatan Hakim hanya merekomendasikan teguran tertulis karena terbukti melanggar kode etik, Jumat (11/2), Arsyad Sanusi memilih mundur dari jabatannya sebagai hakim konstitusi. Arsyad memilih mundur demi menjaga keluhuran, kehormatan, kewibawaan, sekaligus kepercayaan publik kepada MK.
Langkah hakim Arsyad patut diapresiasi. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD menilai, keputusan Arsyad menunjukkan sikap kesatria seorang hakim yang membanggakan.
Kejaksaan Agung meminta Gayus HP Tambunan dijerat dengan pasal suap dan bukannya gratifikasi dalam perkara korupsi Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar. Karena itu, Kejaksaan Agung mendesak penyidik polisi bisa mengungkap pihak pemberi suap dalam perkara Gayus tersebut.
”Harus sedapat mungkin kita ungkap suapnya, bukan sekadar gratifikasi. Makanya kami kasih petunjuk supaya bisa terungkap,” ujar Jaksa Agung Basrief Arief, Jumat (11/2) di Jakarta.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan angka korupsi yang sangat tinggi, mencapai 40 persen dari 1.400 analisis yang mereka lakukan. PPATK juga menemukan setidaknya 40 transaksi mencurigakan dalam sehari.
Demikian diungkapkan oleh Ketua PPATK Yunus Husein di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (11/2), saat penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan korupsi antara PPATK dan KPK.
