Wakil Presiden Boediono meminta agar penyelesaian berbagai kasus yang terkait dengan Gayus HP Tambunan dipercepat. Khusus terhadap kasus suap mantan pegawai pajak itu, Boediono meminta agar penyelidikannya terus dikembangkan dan tidak terikat pada alat bukti yang sudah ada.
Terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan, menyebut penghuni rumah tahanan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok lainnya, yaitu mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan dan Maman Sumantri, tidak pernah bermalam di sel tahanan mereka. Mereka diduga bisa melenggang tanpa melalui prosedur yang jelas dan diketahui secara langsung oleh kepala rutan.
Kader Partai Demokrat siap diperiksa terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang yang melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram. Namun, pemeriksaan itu harus didahului bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Penegakan Hukum Benny K Harman, Jumat (29/4) di Jakarta. ”Kami tegaskan, tidak ada keterlibatan Partai Demokrat, baik langsung maupun tidak langsung dalam kasus itu,” ujar Benny.
Empat pejabat Kementerian Pendidikan Nasional yang diduga melakukan korupsi mengembalikan uang negara yang dikorupsi senilai Rp 2,2 miliar. Seiring dengan pengembalian uang tersebut, mereka meminta penahanan ditangguhkan.
”Keempat tersangka telah mengembalikan uang kepada negara senilai Rp 2,2 miliar. Berdasarkan perhitungan penyidik, kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp 2 miliar sekian,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Noor Rachmad, Jumat (29/4) di Jakarta.
Dugaan kerugian negara mencapai Rp 6,5 miliar.
Dua pejabat Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai tersangka. Menurut juru bicara Kejaksaan Agung, Noor Rachmad, keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek jasa konsultan Water Resources and Irrigation Management Project di Kementerian pada 2007-2009. "Ada penetapan tersangka, yakni Sumudi Katono dan Bambang Turyono. Keduanya pejabat pembuat komitmen," kata Noor di kantornya kemarin.
Kepala daerah sementara digantikan Wakil Wali Kota Rahmat Effendi.
Kementerian Dalam Negeri memberhentikan sementara Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, setelah resmi menjadi terdakwa korupsi. Putusan itu diambil setelah Mochtar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Selasa lalu.
Di tengah upaya kekuatan-kekuatan politik di DPR untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui usulan revisi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, kinerja KPK masih luar biasa. Pada 21 April 2011 KPK menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, pengusaha berinisial MEI, serta perempuan berinisial MRM di Kantor Menpora.
Mirdo Rosalina Manulang, tersangka kasus penyuapan terhadap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, hanya menjalankan perintah atasan untuk menemani pengusaha bertemu Wafid. Atasan Rosalina adalah seorang politikus dari partai politik penguasa.
Hal itu dikatakan kuasa hukum Rosalina, Komaruddin Simanjuntak, Kamis (28/4) di Jakarta. ”Sebagai karyawan, tentunya ia tidak bisa menolak,” ujarnya. Pengusaha yang diantarkan bertemu Wafid adalah unsur pimpinan PT Duta Graha Indah (DGI), Mohammad El Idris.
Saat ini polisi memasuki tahap kedua dalam reformasi birokrasi setelah pada tahap sebelumnya berusaha membangun kepercayaan publik. ”Tapi, bukan berarti trust building tidak dilanjutkan. Ini masih lanjut ke langkah selanjutnya, yakni kemitraan,” kata Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri Inspektur Jenderal Paulus Purwoko di sela-sela acara diskusi tentang ”Akuntabilitas dan Hak Asasi Manusia di Kepolisian, Pengalaman Asia dan Eropa” yang digelar The Hanns Seidel Foundation dan Asia-Europe Foundation di Jakarta, Kamis (28/4).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan tindakan segelintir oknum pejabat yang masih saja melakukan penyimpangan anggaran publik sehingga tidak bisa memberikan dampak maksimal dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. Karena itu, Presiden meminta ada ketegasan hukum dengan alasan hal itu tergolong tindakan korupsi anggaran.
