Pemerintah menganggap pasal hukuman mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menghalangi upaya pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi (asset recovery) yang disimpan di luar negeri. Karena itu, pemerintah berkukuh menghapus hukuman mati dalam revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan hukuman mati tidak sejalan dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC).

"Ada pemberian uang dari Gayus kepada Iwan."

Kepala Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil Depok Komisaris Iwan Siswanto mengaku mengizinkan Gayus Tambunan, tersangka kasus mafia pajak, keluar dari penjara. Padahal, sebelumnya, kepada atasannya Iwan selalu melaporkan bahwa tahanan lengkap.

Acara kunjungan kerja rombongan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di Spanyol ternyata diwarnai dengan kegiatan mendatangi stadion Santiago Bernabeu milik klub Real Madrid dan Stadion Camp Nou milik Barcelona. Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Raihan Iskandar, mengakui hal ini. "Pada 26 April, sekitar 12 orang masuk ke Real Madrid," ujarnya kemarin.

Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengusut kasus raibnya sejumlah aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Tangerang senilai Rp 1,1 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sihan T. Rasad mengatakan aset itu diduga diselewengkan oknum pejabat aktif maupun yang sudah pensiun.

"Saya sudah perintahkan Kepala Seksi Pidana Khusus untuk menyelidiki aset daerah yang hilang itu," kata Sihan kemarin. Aset tersebut di antaranya berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Ketua PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (PDIP NTB) Rachmat Hidayat dari dakwaan dugaan korupsi dana APBD NTB 2003 senilai Rp 12,733 miliar. ''Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,'' kata Ali Makki, ketua majelis hakim, kemarin.

Menurut Ali, Rachmat dibebaskan dari dakwaan primer korupsi dan dakwaan subsider penyalahgunaan wewenang ketika menjabat Wakil Ketua DPRD NTB periode 1999-2003.

KPK: Kalau Semua Pelaku Ditangkap, Penjara Penuh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap banyaknya praktik pungutan liar (pungli) dan suap di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Semarang.

Praktik tersebut ditemukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kinerja bidang pidana khusus (pidsus) dan perdata tata usaha negara (Datun) menjadi yang terbaik dibanding 31 kejati lain.

Hal itu didasarkan pada penilaian oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap kinerja seluruh kejati selama tahun 2010. Selain dua bidang tersebut, Kejati Jateng juga masuk peringkat kedua dalam bidang pembinaan dan bidang intelijen.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Cilacap yang merugikan negara Rp 1,1 miliar, Kamis (5/11).

Mereka adalah Asisten Administrasi Umum Sekda Cilacap Djoko Tri Atmodjo, Direktur Utama PT Karunia Prima Sedjati (KPS) Oei Sindhu Stefanus, dan Direktur PT KPS, Surachmad. Penyidikan kasus itu dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan dilimpahkan ke Kejati Jateng untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Cirus Sinaga, tersangka kasus dugaan penghilangan pasal korupsi dalam penanganan perkara pencucian uang dan penggelapan atas nama tersangka Gayus Holomoan Partahanan Tambunan dipindahkan dari tahanan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Kemenakertrans Timas Ginting sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kemenakertrans pada 2008.