JIKA ada kontes orang paling menyesal sedunia, mantan Kepala Dusun Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Soeharto, mungkin akan menjadi salah satunya.

Betapa tidak. Gara-gara penjualan tanah bengkok senilai Rp 12 juta, kini dia dituntut membayar denda Rp 233 juta.
Kasus dugaan korupsi yang membelitnya itu berawal tahun 1998. Saat itu, dia menjual tanah yang diklaim sebagai miliknya seluas 3.215 meter persegi. Dari penjualan waktu masih menjabat kepala dusun itu, Soeharto mendapatkan Rp 12 juta.

Rambutnya dipotong kribo mirip Gito Rollies. Lengan bajunya digulung hampir sampai ketiak mirip John Travolta. Itulah gambaran Janedri M Gaffar muda di mata teman kuliahnya di Universitas Sebelas Maret Solo. Nama Janedri menjadi sorotan setelah mengembalikan ’’uang persahabatan’’ dari Mohammad Nazaruddin, politikus Partai Demokrat. Padahal, ketika
menjadi juru tulis di papan saat voting pemilihan presiden pada 1999, yang dimenangkan KH Abdurrahman Wahid, masyarakat nyaris tak memperhatikannya.

Kasus Suap Cek Pelawat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan tiga opsi untuk memulangkan Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap cek pelawat dalam pemilihan debuti gubernur senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom.
’’Langkah pertama, penyidik KPK akan meminta keluarga untuk menghadirkan Nunun,’’ ungkap Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Selasa (24/5).

Keputusan Demokrat Sudah Final

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengakui kedatangan Ketua Makamah Konstitusi (MK) Mahfud MD ke KPK, Selasa (24/5), untuk melaporkan pemberian uang oleh politikus Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Sekjen MK Djanedri M Gaffar. ”Ya, terkait (pemberian) Nazaruddin itu,” ujar Busyro tanpa memperinci detail pembicaraan.

PRESS RELEASE Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan Lembaga Negara Independen sebagai penegak hukum tindak pidana korupsi yang sampai saat ini paling tidak masih dipercaya publik ketimbang penegak hukum lainnya untuk memberantas korupsi. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 19 Desember 2011 masa jabatan Pimpinan Komisi KPK periode 2007-2011 akan berakhir.
Keterlambatan Cermin Ketidakseriusan

Muhammad Nazaruddin mendadak terkenal. Padahal sebelum kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games terbongkar, bendahara umum DPP Partai Demokrat itu nyaris bukan siapa-siapa. Bagaimana sepak terjangnya selama ini, berikut laporannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Nunun Nurbaeti sebagai tersangka dalam kasus suap pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI).
Kepastian itu diumumkan oleh Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD segera melaporkan kasus pemberian uang oleh Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terhadap Sekjen MK Janedri M Gaffar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Muhammad Nazaruddin kemarin resmi dicopot dari jabatannya sebagai bendahara umum Partai Demokrat. Namun, keanggotaan Nazaruddin di Partai Demokrat tidak dihapus. Dengan demikian, posisinya sebagai anggota DPR RI dari partai itu tetap aman. Meski demikian, Nazaruddin tetap kecewa dan berang dengan keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu. Dia pun mengancam akan membuka borok kader-kader senior partainya.

TERUNGKAPNYA laporan 70 kepala daerah ke Komisi III DPR bahwa mereka menjadi korban pemerasan oknum jaksa penyidik di daerah sebetulnya bukan hal baru. Bila ditelusuri lebih jauh atau para kepala daerah mau jujur jumlah yang diperas terkait kasus korupsi lebih dari 200 orang. Pejabat korup lebih senang menyuap asalkan bisa bebas atau mendapat hukuman ringan. Mereka baru mengeluh bila sudah menyuap tapi hukumannya tetap berat, bahkan tidak jadi bebas. Hanya mereka tidak berani melapor karena takut kasusnya bekepanjangan.