Komisi Informasi Pusat memutuskan Pemohon Indonesia Corruption Watch (ICW) berhak atas informasi data laporan keuangan tahun 2010 dan 2011 termohon dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Putusan itu diambil dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Ramly Amin Simbolon didampingi dua Anggota Majelis Komisioner Abdul Rahman Mamun dan Henny S. Widyaningsih di Kantor Sekretariat KIP Jakarta, Senin (28/1).

Release

ICW bersama masyarakat sipil mendesak BPK RI melakukan audit terhadap seluruh dana APBN, APBD, dan dana masyarakat yang telah dialokasika untuk penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional.

Desakan tersebut didasari keputusan MK yang baru-baru ini menghapuskan pasal 50 ayat (3) Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ”Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

Senin (14/1), ICW melakukan sidang ajudikasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta terkait permohonan informasi program kerja dan laporan keuangan partai politik (parpol) kepada sembilan parpol yang duduk di parlemen yaitu PKB, PKS, Golkar, Demokrat, PDI-P, PPP, PAN, Hanura, dan Gerindra.

Kajian Penerimaan Keuangan Negara dari Sektor Kehutanan dan Perkebunan: Studi Kasus di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

Release Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan

Pemerintah terkesan berusaha untuk menyiasati putusan MK terkait dengan penyelenggaraan RSBI. Hal tersebut terlihat dari pernyatan yang disampaikan oleh Mendikbud dan pejabat teras Kemendikbud yang akan menyelenggarakan SKM (Sekolah Berkategori Mandiri) untuk mengganti (R)SBI yang telah dihapus oleh MK pada tanggal 8 Januari 2013. Selain itu, pemerintah juga akan menyiasati anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk program RSBI di jadikan dana hibah kompetisi.

Release

Pada 7 Januari 2013, ICW memenuhi panggilan Komisi Informasi Pusat untuk melakukan mediasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terkait sengketa Informasi Publik 244/VII/KIP-PS-M/2012 tentang Kunci Jawaban Ujian Nasional.

Pernyataan Pers
Jelang Putusan Permohonan Uji UU Sisdiknas [RSBI]

Jakarta – Mahkamah Konstitusi akan memutus Pengujian UU Sisdiknas [RSBI], Perkara Nomor 5/PUU-X/2012 pada Selasa, 8 Januari 2013, pukul 14.00 wib. Kami Para Pemohon mengharapkan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Sisdiknas] yang menjadi dasar hukum RSBI, sehingga ini menjadi hadiah tahun baru terindah bagi masyarakat Indonesia.

Proses kampanye merupakan bagian penting dalam tahapan proses pemilu.Namun pada tahap ini pula titik rawan yang potensial muncul berkaitan dengan potensi-potensi penyimpangan para parpol peserta pemilu dalam mengumpulkan modal kampanye. Bawaslu harus segera mengawasi.