Indonesia Corruption Watch merilis sejumlah nama yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014. Dengan menguraikan beberapa indikasinya, ICW sampai pada kesimpulan bahwa nama-nama tersebut diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Ada nama yang disebut dalam persidangan menerima sejumlah uang. Ada yang tercatat sebagai bekas terpidana kasus korupsi. Juga ada yang ingin membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Press Release ICW

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera eksekusi putusan KIP (Komisi Informasi Pusat) terkait dengan dana BOS dan BOP. Hal ini dilakukan setelah Ketua PN Jaksel mengeluarkan surat penetapan eksekusi pada tanggal 4 Juli 2013 (terlampir di attachment). Dalam surat penetapan eksekusi tersebut disampaikan bahwa PN Jaksel memerintahkan panitera PN Jaksel menunjuk seorang jurusita untuk melakukan sita eksekusi terhadap dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana BOS dan BOP tahun 2007, 2008 dan 2009 pada Termohon Eksekusi (SMPN 67 Jakarta).

Film produksi ICW terbaru berjudul Parit dan Prona diputar pada Malang Film Festival (MAFI Fest '13) April 2013 lalu.

Gelaran acara festival film itu dilakukan di Theater Dome Universitas Muhammadiyah Malang. Bersama belasan film lain, Parit dan Prona diputar dihadapan komunitas mahasiswa di Malang.

Dalam acara ini, selain pemutaran film juga dilakukan diskusi dengan sutradara Parit dan Prona, Daniel Rudi H.

Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), kepada Bank Indonesia (BI). Aksi pelaporan ini terkait dugaan penyimpangan pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang bernilai miliaran rupiah.

"Kami melihat adanya aksi pembobolan Bank Jatim melalui kur fiktif," ujar peneliti ICW, Donal Fariz usai menemui Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan, di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (19/6).

Menjadi Motor dan Fasilitator Gerakan Sosial

Pengamat masalah perbankan dari Universitas Tanjungpura, Dr Dian Patria SE MA, mengatakan pemberian kredit kepada perusahaan perkebunan dan pertambangan, ke depannya pihak perbankan harus memperhatikan konsep "green economy" dan "green banking".

"Bagaimana pembangunan ekonomi harus memperhatikan faktor lingkungan. Begitu pun dengan sistem perbankan. Ketika bank akan mengucurkan kredit, risiko lingkungan terhadap perusahaan atau kreditur harus diperhitungkan," kata Dian Patria di Pontianak, Kamis.

Sidang Gugatan Warga Negara (CLS ) Swastanisasi Air Masuk Pemeriksaan Pokok Perkara
Selasa, 25 Juni 2013 , Ketua Majelis Hakim: Nawawi Pomolango, SH yang memimpin persidangan perkara No. 527/PDT.G/2012/PN.JKT PST. Membacakan putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Para Tergugat diantaranya Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, PT. Palyja dan PT. Aetra terhadap Gugatan Warga Negara Pembatalan Perjanjian Kerjasama Swastanisasi Air yang diajukan oleh (12 Warga Negara, Nurhidayah dkk).

Kehadiran lembaga-lembaga yang mengakomodasi gerakan pemberantasan korupsi di kalangan generasi muda sangat diperlukan untuk menghadapi regenerasi koruptor yang semakin merajalela di Indonesia.

Meski dalam 10 tahun terakhir ini telah lahir sejumlah lembaga yang berupaya memberantas korupsi, hasilnya masih jauh dari harapan. Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2012 melaporkan 10 kasus korupsi kepada aparat penegak hukum, tetapi baru empat kasus yang tertangani. Salah satunya adalah kasus pengadaan simulator surat izin mengemudi di Polri.

Indonesia Corruption Watch resmi membuka Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) pada Senin, 24 Juni 2013 di kantor ICW. SAKTI diselenggarakan pada 24 Juni hingga 4 Juli 2013 di Puncak, Jawa Barat. Selama sebelas hari, dua puluh peserta yang berhasil lolos,yang berasal dari seluruh Indonesia, akan mengikuti pendidikan anti korupsi. Pembukaan SAKTI juga diisi dengan diskusi bersama Pimpinan KPK Busyro Muqqodas yang berbagi cerita tentang tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia pada para peserta.