Para petinggi Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah lantang berulang kali menjanjikan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur umum dan dari honorer kategori dua (K2) tahun ini, bebas dari permainan curang.

Niat untuk itu ada. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun digandeng secara resmi sebagai pemantau. Gayung bersambut. ICW menyatakan siap dan sudah merancang sejumlah formula agar tes calon abdi negara benar-benar fair, seperti yang dijanjikan pemerintah.

Pelaksanaan ujian bagi honorer Kategori II (K2) untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemprov Sulsel akan dilakukan secara bersamaan dengan ujian bagi pelamar CPNS jalur umum. Rencananya, ujian tulis akan digelar 3 November mendatang. 

Para panitia pengawas dan peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur umum dan dari honorer kategori dua (K2) yang digelar 3 November 2013, jangan coba-coba berbuat kecurangan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) yang digandeng secara resmi oleh Kemenpan-RB sebagai pemantau pelaksanaan tes CPNS tahun ini, sudah menyiapkan sejumlah formula agar tes calon abdi negara benar-benar fair.

Salah satu cara yang diterapkan, menurut Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, adalah dengan menyusupkan anggota jaringan ICW menjadi peserta tes CPNS.

Pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah diminta tidak main-main dengan pelaksanaan CPNS 2013 nanti.

Peringatan ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, mengingat tanggung jawab penggandaan soal diserahkan ke daerah, seperti tertuang dalam SE MenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2013.

"Jangan main-main dengan pelaksanaan CPNS. Meski soalnya digandakan di masing-masing daerah, jangan berpikir bisa curang," tegas Azwar Abubakar di Jakarta, Senin (26/8).

Pelaksanaan ujian tulis honorer K2 yang akan diangkat menjadi CPNS akan dilakukan serentak 3 November mendatang. Sedangkan tes tertulis untuk CPNS umum masih menunggu kesiapan masing-masing instansi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar secara remi menerbitkan Surat Edaran, tentang jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Kategori 2 (K2) dan pelamar umun tahun 2013. Surat edaran  bernomor SE/10/M.PAN-RB/08/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 itu sudah disampaikan ke seluruh provinsi. 

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan menyerahkan hasil penelusuran terhadap 40 calon hakim ad hoc tipikor kepada Mahkamah Agung, yang diwakili oleh oleh Ketua Muda MA Bidang Pidana Khusus (Tuada Pidsus) Artidjo Alkostar pada Selasa (20/8) lalu di kantor Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.

-Tes keperawanan langgar hak pendidikan dan tidak sensitif gender-

Pernyataan Pers Bersama Koalisi Pendidikan

Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada celah penyimpangan hulu minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia. Dugaan suap Kepala SKK Migas adalah bagian kecil dari karut marut penyimpangan industri migas Tanah Air.

Temuan ini didukung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2009 hingga 2012. "Temuan BPK terkait KKKS dan BP Migas, ada sebanyak 28 (dugaan penyimpangan), dengan nilai kerugian Rp207.112.380.00 atau US$137.143.740," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, dalam siaran pers di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (20/8).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyita perhatian publik karena tren vonis bebas dan ringan bagi para koruptor, selain juga deretan hakimnya yang bermasalah. Kini, Pengadilan Tipikor membutuhkan sekitar 70 hakim baru di seluruh Indonesia. Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan menelusuri rekam jejak 40 calon hakim ad hoc tipikor, sebagai rekomendasi bagi Mahkamah Agung selaku Panitia Seleksi (Pansel).Dan sayangnya, kualitas 45% calon hakim ad hoc tipikor meragukan.

Patrialis Akbar telah dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Achmad Sodiki pada Senin, 13 Agustus 2013 lalu di Istana Negara. Pengangkatan Patrialis disesalkan masyarakat, termasuk para aktivis antikorupsi. Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK menyayangkan keputusan Presiden SBY yang dinilai menabrak Undang-undang—bahkan konstitusi.