Press Release ICW

Pejabat Baru Dan Gaji Naik, Pejabat Pemprov DKI Jakarta Wajib Ungkap Harta Kekayaanya (Melalui) LHKPN

Pemprov DKI Jakarta telah menaikkan gaji yang sangat tinggi bagi pegawainya. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pejabat dan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya itu, kenaikan gaji juga diharapkan dapat mencegah korupsi oleh pejabat dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pengelolaan anggaran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan baru akan membatalkan pelantikan tersangka Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG) minggu depan. Kabarnya muncul nama lima calon Kapolri yang dirasa tepat untuk memegang komando Kepolisian yaitu Komjen Budi Gunawan, Komjen Badrodin Haiti, Komjen Suhardi Alius, Komjen Putut Eko Bayu Seno, dan Komjen Dwi Priyatno.

Gerakan sosial bukan hanya dikaitkan dengan gerakan kiri atau kanan. Dosen Antropologi Universitas Indonesia (UI) Drs. Iwan Meulia Pirous menilai saat ini gerakan di Indonesia lebih berkaitan pada hak sipil dan kewarganegaraan. Karenanya saat ini, terjadi krisis hak dasar individual masyarakat Indonesia.

"Iya isu yang ada saat ini lebih bicara dengan bahasa aktual, tentang hak-hak dasar dan hak asasi dan berbudaya itu saja dulu diselesaikan," kata dia saat berdiskusi di Kantor ICW, Selasa (3/2/2015).

Dukungan moril kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya datang dari aktivis penggiat anti korupsi di Jakarta, melainkan aliansi dan lembaga  penggiat anti korupsi serta mahasiswa di Manado juga memberikan dukungan morilnya agar KPK memiliki imunitas hukum dalam memberantas korupsi.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi aliansi anti korupsi Manado Didi Koleangan mengatakan, KPK sebagai lembaga independen yang dibuat guna memberantas korupsi seharusnya memiliki kekhususan dalam menangani extraordinary crime (kejahatan luar biasa).

Peneliti Pusat Studi hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting mengatakan upaya Praperadilan yang dilayangkan oleh tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan  tidak dapat membatalkan statusnya sebagai tersangka. Menurut undang-undang, lembaga Praperadilan tidak berwenang membatalkan suatu penetapan tersangka.

Dalam hal ini perlawanan Polri terhadap KPK adalah upaya menghalang-halangi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan ditangkapnya Wakil Ketua KPK proses penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan Komjen Budi Gunawan akan terhambat. Lebih jauh lagi upaya kriminalisasi ini adalah upaya pelemahan terhadap KPK.

Beberapa orang pastur dan suster mengundang ICW untuk memberikan pelatihan investigasi kasus korupsi di sektor sumber daya alam. Mereka bernaung di bawah organisasi JPIC-OFM menyelenggarakan pelatihan kepada beberapa orang pastur, suster dan mahasiswa.

Pelatihan dilaksanakan di Kota Sukabumi Jawa Barat, pada tanggal 16 dan 17 Januari 2015 lalu. ICW mengirimkan tiga orang untuk memberikan meteri training, yaitu Tama, Kes dan Abid. Sementara peserta yang jumlahnya belasan orang itu berasal dari Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Jakarta dan Sumatera Selatan.

Sejumlah artis dan seniman yang tergabung dalam relawan "Konser Salam Dua Jari" mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Jika tetap dilanjutkan, mereka akan melakukan aksi di jalan sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap keputusan Presiden Jokowi.

"Kami sebagai relawan 'Konser Salam 2 Jari' menyatakan akan turun ke jalan dan meminta KPK segera menuntaskan kasus pidana di balik rekening gendut," ujar koordinator Relawan Konser Salam Dua Jari, Abdee Negara melalui siaran pers, Kamis (15/1/2015).