(Jakarta-antikorupsi.org) Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima kunjungan resmi dari anggota Sekolah Staff dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri, Jum’at (3/07/2015) di sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan. Kunjungan ini dilakukan guna membangun kesepahaman serta mencari peluang kerjasama dalam agenda pemberantasan korupsi oleh Polri dan ICW.
POKOK BERITA:
“Sutan Bantah Terima Uang ESDM”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Kamis, 2 Juli 2015
(Jakarta-antikorupsi.org) Akibat kurangnya penerimaan dari sektor pajak mendorong pemerintah akan memberlakukan rencana kebijakan untuk pengampunan pajak (Tax Amnesty) bagi tersangka pidana pajak. Kebijakan tersebut dinilai akan kontraproduktif sebab pengampunan pajak juga akan diperluas untuk pidana korupsi.
Penggunaan Pasal 27 ayat 3 yang dipakai oleh Bareskrim Mabes Polri untuk menjerat Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk merespon laporan ahli hukum pidana Romli Atmasasmita dinilai tidaklah relevan. Karena bukti yang diajukan tidak memiliki sangkut paut dengan pasal penghinaan.
(Jakarta-antikorupsi.org) Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri (Koreksi) menilai bahwa sebaiknya kewenangan Polri untuk menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) dihapuskan. Untuk itulah Koreksi mengajukan uji materi Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 kepada Mahkamah Konsitusi (MK) Selasa, (1/07/2015).
POKOK BERITA:
“Jerat ICW Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik, Polisi Gunakan Pasal Karet?”
Pikiran Rakyat, Rabu, 1 Juli 2015
Gerakan buruh dikenal sebagai gerakan yang loyalis dan memiliki solidaritas yang tinggi. Hal tersebut merupakan luapan sikap perlawanan terhadap ketidakadilan dan tiadanya kesejahteraan yang mereka terima. Ketidakadilan atas perasan keringat yang tidak dibayar sesuai jasanya oleh pengusaha. Selain turun ke jalan, para pejuang upah ini merasa harus berjuang untuk perubahan sistem dan regulasi. Perubahan ini bisa terwujud hanya dapat dilakukan oleh kaum buruh dengan menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
POKOK BERITA:
“Pelaporan Pidana Romli Nodai Pendidikan Hukum di Masyarakat”
http://antikorupsi.info/id/content/pelaporan-pidana-romli-nodai-pendidikan-hukum-di-masyarakat Antikorupsi.org, Senin, 29 Jun 2015
Akses informasi dan data akan mudah dilakukan masyarakat melalui Open Data. Sebuah platform kebijakan yang berupaya membuka seluruh data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta yang merupakan bagian dari implementasi untuk mewujudkan Jakarta Smart City.
