Divisi riset ICW memaparkan hasil temuan survei pandangan masyarakat terhadap keberadaan KPK dalam pemberantasan korupsi. Survei dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kelembagaan, kinerja, dan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sampai saat ini masih berjalan.  Selain itu, masyarakat juga memang harus berpartisipasi dalam menentukan pimpinan dan masa depan KPK esok. Hasil survei ini tidak hanya ditujukan kepada DPR, tetapi juga untuk memberi masukan kepada KPK.

POKOK BERITA:

“Presiden Minta Ada Suara Rakyat di Revisi UU KPK”

POKOK BERITA:

“Kejaksaan Selidiki Permufakatan Jahat Novanto Cs”

POKOK BERITA:

POKOK BERITA:

“Barter UU KPK dengan Pengampunan Pajak Dikecam”

RINGKASAN BERITA

• Ada praktek pungli yang diduga melanggar Perda DKI di lingkungan Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur. antikorupsi.org/Zqd

• DPR didesak segera melakukan uji kelayakan kepada delapan calon komisioner KPK. antikorupsi.org/ZqP

• Keterlambatan bahkan penundaan uji kelayakan calon komisioner KPK adalah upaya DPR memperlemah KPK. antikorupsi.org/ZqW

POKOK BERITA:

“Masa Depan KPK Terancam”

POKOK BERITA:

“CALON PEMIMPIN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Manuver Baru Dewan Lewat Perpu”

Jakarta, antikorupsi.org (25/11/2015) – Desakan publik semakin menguat, meminta Komisi III DPR untuk melaksanakan uji kelayakan yang telah lewat waktunya. Keterlambatan ini ditengarai juga menjadi bukti pelemahan lembaga anti rasuah tersebut.

Aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana, mengatakan mengundur-undur waktu yang dilakukan DPR merupakan upaya pelemahan KPK dengan menggunakan prosedur hukum yang tidak beralasan.