Antikorupsi, 23/12/2015 – Dalam mengatasi berbagai persoalan di bidang pendidikan, keterbukaan informasi dianggap menjadi salah satu unsur pokok penyelesaian.
“Keterbukaan informasi adalah kunci membangun ekosistem pendidikan,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan dalam Diskusi Publik “Manajemen Pengelolaan Guru” yang diadakan ICW di Balai Kartini Jakarta, 22/12/15.
Antikorupsi, 23/12/2015 – Politisasi guru menjadi permasalahan paling mencolok. Sejumlah masalah pokok lain juga mesti dituntaskan.
Keenam masalah pokok tersebut adalah rekrutmen dan pendidikan calon guru, status dan kesejahteraan guru, kepangkatan dan pengembangan karir guru, ketimpangan persebaran guru, dan desentralisasi atau resentralisasi.
Antikorupsi, 22/12/2015 – Kasus Setya Novanto dianggap tidak sekedar permasalahan etik semata. Kasus ini menunjukkan adanya perselingkuhan antara aktor pebisnis dan aktor politik.
“Kasus ini menunjukan realitas pebisnis yang mengatur kebijakan negara,” ungkap Donal Fariz, koordinator divisi Korupsi Politik ICW. Donal menyatakan hal tersebut dalam konferensi pers yang digelar oleh Koalisi Kawal DPR di kantor ICW.
Antikorupsi, 22/12/2015 - Setya Novanto didesak untuk berhenti sebagai anggota DPR RI. Penunjukan dirinya sebagai Ketua Fraksi Golkar dinilai tidak tepat.
“Akal sehat publik dilecehkan, Novanto terbukti melakukan pelanggaran etik tetapi tetap dijadikan ketua Fraksi Golkar,” ucap Donal Fariz, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW dalam konferensi pers yang diadakan Koalisi Kawal DPR di kantor ICW.
Antikorupsi, 21/12/2015 – ICW mendesak Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk segera memanggil Kejagung dan Mabes Polri. Hal ini dikarenakan kedua institusi tersebut mengabaikan permintaan informasi yang diminta ICW.
“Maksud baik ICW tidak direspon oleh Kejagung dan Mabes Polri, kedua institusi tidak merespon permintaan informasi,” tulis ICW dalam siaran persnya.
Antikorupsi, 21/12/2015 - Kejaksaan Agung RI (Kejagung) dan Markas Besar Polri (Mabes Polri) dinilai belum transparan. Hal ini terungkap setelah diabaikannya permintaan ICW mengenai data penanganan perkara korupsi.
“Sampai sejauh ini Kejagung dan Mabes Polri belum transparan,” ujar Wana Alamsyah, staf divisi Investigasi ICW menanggapi Kejagung dan Mabes Polri yang tidak memberikan data penanganan perkara korupsi sejak tahun 2010 – 2014.
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Kejagung dan Mabes Polri ke KIP (KIP) karena dua lembaga penegak hukum tidak memberikan informasi publik berupa data penanganan perkara korupsi sejak tahun 2010 sampai 2014. Selain itu, dua lembaga ini juga tidak merespon permintaan informasi anggaran serta jumlah penyidik kasus korupsi yang terdapat di Kepolisian dan Kejaksaan seluruh Indonesia.
Antikorupsi, 18/12/15 – Ratusan Orang menjemput mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) di Gedung KPK. Mereka menjemput BW yang habis masa jabatannya tanggal 16 Desember lalu.
Keluar dari gedung lembaga antirasuah, BW disambut oleh publik yang telah menunggunya. BW kemudian memberikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf atas hal yang belum ia lakukan selama ia menjadi Pimpinan KPK tahun 2011 – 2015.
Antikorupsi, 18/12/15 - Lima pimpinan baru akan memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode 2015 – 2019. Mereka terpilih melalui pemungutan suara di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (17/12). Hasil tersebut dianggap tidak menggembirakan bagi masa depan pemberantasan korupsi.
KPK 4 tahun mendatang
Pada rabu malam (17/12) Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR - RI), akhirnya memutuskan 5 orang yang akan mengisi kursi pimpinan KPK. Mereka adalah Alexander Marwata, Saut Sitomorang, Basaria Pandjaitan, Agus Rahardjo, dan La Ode Syarif. Tahap selanjutnya, pimpinan KPK terpilih akan diserahkan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan (selambat – lambatnya 30 hari kerja).
