ICW LAPORKAN KEJAGUNG DAN MABES POLRI KE KIP (KOMISI INFORMASI PUSAT)

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Kejagung dan Mabes Polri ke KIP (KIP) karena dua lembaga penegak hukum tidak memberikan informasi publik berupa data penanganan perkara korupsi sejak tahun 2010 sampai 2014. Selain itu, dua lembaga ini juga tidak merespon permintaan informasi anggaran serta jumlah penyidik kasus korupsi yang terdapat di Kepolisian dan Kejaksaan seluruh Indonesia.

ICW melaporkan dua lembaga ini pada KIP pada tanggal 14 Desember 2015. Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KIP akan melakukan mediasi antara ICW dengan Kejaksaan dan Kepolisian terkait dengan perkara ini.

Latar Belakang Pelaporan

ICW melakukan pemantauan perkembangan penanganan perkara korupsi yang berstatus penyidikan dan telah memiliki tersangka di Kejaksaan dan Kepolisian. Berdasarkan pemantauan ditemukan terdapat 1.169 kasus korupsi senilai Rp 9,6 triliun yang belum jelas perkembangan penanganannya. Dari total tunggakan kasus tersebut, 857 kasus dengan kerugian negara Rp 7,7 triliun ditangani Kejaksaan dan 304 kasus dengan kerugian negara Rp 1,8 triliun ditangani Kepolisian.

Selain informasi perkembangan ICW juga meminta informasi atau data besarnya anggaran dan realisasi penangan perkara korupsi yang terdapat di Mabes Polri, Kejagung, Polda, Kejati, Polres dan Kejari diseluru Indonesia. Informasi ini penting untuk mengetahui berapa besar alokasi dana serta realisasinya penanganan perkara korupsi yang dimiliki masing-masing unit di Kejaksaan dan Kepolisian. Tidak hanya itu, ICW juga meminta informasi berapa banyak penyidik korupsi yang terdapat pada masing-masing unit kerja penindakan korupsi di Kejaksaan dan Kepolisian.

Anggaran dan banyaknya penyidik akan menjadi acuan untuk mengukur kapasitas penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan dimasing-masing tingkatan. Selain itu, data dan informasi ini juga penting untuk menilai kinerja penindakan masing-masing unit tersebut.

Sayangnya, maksud baik ICW meminta informasi tersebut tidak direspon oleh Kejagung dan Mabes Polri. Sejak surat permintaan informasi diajukan pada tanggal 28 September 2015, dua institusi tidak merespon permintaan informasi ini. Bahkan, ICW juga melayangkan surat pada pada atasan PPID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kejagung dan Mabes Polri pada tanggal 16 Oktober 2015 ICW juga tidak dihiraukan.

Puncaknya adalah ketika 30 hari kerja sejak surat keberatan ICW yang disampaikan pada atasan PPID Kepolisian dan Kejaksaan tidak digubris maka ICW berhak menurut UU KIP melaporkan dua institusi tersebut pada Komisi Informasi Pusat.

Rekomendasi

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Komisi Informasi Publik berhak memanggil dua institusi terlapor untuk menghadiri sidang mediasi. Terkait hal ini, ICW mendesak Komisi Informasi Publik untuk segera memanggil pejabat Mabes Polri dan Kejagung terkait perkara ini.


Jakarta, 21 Desember 2015


Divisi Investigasi ICW

Lais Abid (082133026610), Wana Alamsyah (087878611344)


10 Kejaksaan Tinggi yang menunggak kasus korupsi terbanyak


No

Kejati

Jumlah Kasus

Kerugian Negara (Rp miliar)

1

Jawa Timur

64

269,1

2

Sulawesi Selatan

56

97,1

3

Sumatera Utara

51

1.286,2

4

Jawa Barat

46

325,5

5

Aceh

46

338,9

6

Riau

45

1.517,2

7

NTT

40

609,2

8

Jambi

39

64,5

9

Maluku

34

36,9

10

Jawa Tengah

29

111,5


10 Kepolisian Daerah yang menunggak kasus korupsi terbanyak


No

Polda

Jumlah Kasus

Kerugian Negara (Rp miliar)

1

Sumatera Utara

30

94,6

2

Jawa Timur

22

14,8

3

Aceh

21

133,6

4

Sulawesi Selatan

18

34,3

5

Jawa Tengah

16

22,3

6

Bengkulu

15

15,1

7

Jawa Barat

15

31,1

8

Kalimantan Timur

11

122,4

9

NTT

11

7,5

10

Sulawesi Utara

11

42,2

Share Link