Kasus dugaan korupsi dana APBD tahun anggaran 2002-2003 sebesar Rp 4,999 miliar oleh 35 mantan anggota DPRD Merauke periode 1999-2004 harus tetap diproses. Tidak ada alasan bagi jaksa menghentikan kasus tersebut. Korupsi dan kolusi sangat mengganggu proses pelaksanaan Undang-Undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh kemarin bertemu untuk membahas proses teknis peradilan. Pembahasan soal teknis ini perlu dilakukan untuk membantu kelancaran proses penegakan hukum. Kami mencoba mencari jalan tanpa melanggar hukum dan tanpa terkesan campur tangan dalam mengefektifkan penegakan hukum, kata Bagir seusai pertemuan dengan Jaksa Agung di Jakarta kemarin.
Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengatakan bahwa asas hukum tidak berlaku surut (nonretroaktif) bisa dihilangkan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Asas itu bisa saja diterobos hakim demi keadilan, kata dia seusai salat Jumat di Jakarta kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi menilai, sistem keuangan yang ada di Departemen Keuangan rentan korupsi. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menegaskan, lembaga pemerintah ini perlu segera membenahi sistemnya.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pernah dijuluki sebagai karya agung bangsa Indonesia karena baru pertama kali sejak proklamasi bangsa ini (mampu) membuat undang-undang yang berkenaan dengan tata cara berperkara di pengadilan setelah sebelumnya lama menggunakan HIR/RBg (hukum acara produk kolonial).
Sebanyak 18 anggota dan mantan anggota DPRD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), periode 2000-2004 dan 2005-2009, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat senilai Rp 2,9 miliar.
Wali Kota Bengkulu HA Chalik Effendi SE, Senin (21/2) mendatang, akan diperiksa kembali oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) peringkat lima besar daerah yang kasus dugaan kurupsinya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Sumsel berada bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat. Tentunya Sumsel menduduki peringkat pertama untuk luar Pulau Jawa. Menyusul Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Diduga terlibat tindak pidana korupsi, 35 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Periode 1999-2004 akan segera diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Merauke.
Koordinator Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum 2004), Prof Dr Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materil UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cacat hukum. Sebab, kata Romli, MK hanya memahami undang-undang itu pasal per pasal, bukan menyeluruh dari pembukaan sampai penjelasan.
