Jadi Tersangka Pembalakan; Kadinashut Papua Ajukan Uji Materiil

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Marthen Kayoi melalui kuasa hukumnya Budi Setyanto akan mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia tidak menerima dijadikan tersangka oleh polisi karena telah memberi izin pemanfaatan kayu masyarakat adat (IPK MA). Padahal langkah itu dikeluarkannya sesuai dengan kebijakan Gubernur Provinsi Papua.

Mengintip Isi Dompet Wakil Rakyat

Gaji Rp 15 juta lebih sebulan jelas amat jauh di atas pendapatan rata-rata penduduk Indonesia, yang cuma sekitar Rp 500 ribu (pendapatan per kapita per tahun Indonesia adalah US$ 710--data Bank Dunia 2004). Tapi para wakil rakyat di Senayan tampaknya punya matematika kebutuhan yang membuat gaji sebesar itu tak istimewa. Maka Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mewacanakan usul kenaikan Rp 10-15 juta per anggota.

Penahanan Totok Wewenang Penyidik

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah (Jateng) Irjen Chaerul Rasjid berjanji tidak akan mengintervensi soal penahanan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo. Penahanan tersangka kasus dugaan korupsi sebesar Rp12,6 miliar itu wewenang penyidik.

Seorang Lagi Cukong Kayu Ditangkap Satgas 'Illegal Logging'

Seorang lagi cukong penebangan liar (illegal logging) berkewarganegaraan Malaysia, Tang Tung Khong, ditangkap di Biak, Papua, kemarin. Penangkapan General Manager PT Wapoga Mutiara Timber (WMT) itu dilakukan Satgas Penyelidikan dan Penyidikan Operasi Hutan Lestari II yang dipimpin Brigjen Suharto pada pukul 10.30 WIT.

Rehabilitasi Sektor Pendidikan Aceh Diajukan ke Donor

Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (Sumatera Utara) setelah bencana gempa bumi dan tsunami diajukan kepada lembaga-lembaga donor. Untuk keperluan itu, Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan pertemuan konsultatif dengan sejumlah lembaga donor, Rabu (9/3) di Jakarta.

Fakta di Balik Angka

CLIVE WJ Granger, ahli ekonometri pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 2003, berkata, Purpose of economics is to help decision makers make better decision. Memang tugas ilmu ekonomi membantu pengambilan keputusan (kebijakan), baik di tingkat individu, kelompok (perusahaan), maupun negara.

Wewenang KPK dan Pemberantasan Korupsi

Dengan diundangkannya UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejak itu korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana.Sesuai namanya dan berpedoman pada UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menindak siapa pun yang dipersangkakan melakukan tipikor. Secara tegas UU No 30 Tahun 2002 menyatakan, KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tunduk kepada hukum acara yang berlaku.

Empat Anggota DPRD Kembalikan Uang; Kasus Korupsi Dana Keluarga Dewan

Kasus dugaan korupsi dana ikatan keluarga anggota dewan (Igawan) Karanganyar sebesar Rp 187,5 juta yang melibatkan mantan anggota DPRD 1999-2004, terus disidik pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar.

Penon-aktifan Bupati Harus Diajukan DPRD

Penon-aktifan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo, yang berstatus tersangka, tergantung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Temanggung sebagai lembaga yang berhak mengusulkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak akan mengajukan usul penon-aktifan Bupati Temanggung kepada Menteri Dalam Negeri. Demikian ditegaskan Gubernur Jateng Mardiyanto, Rabu (9/3) di Semarang. Setelah hak angket selesai, akan kami tindaklanjuti. Penentuan (status non-aktif) itu harus dilakukan secara prosedural, ujar Gubernur.

TPDI Laporkan Pramono Anung ke KPK

Tim Pembela Demokrasi Indonesia melaporkan Pramono Anung Wibowo, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (9/3). TPDI menilai perbuatan Pramono Anung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode tahun 2003-2008-dengan cara menjanjikan uang Rp 150 juta dan memberikan Rp 50 juta dengan travelers cheque Bank Internasional Indonesia kepada para anggota Fraksi PDI-P di DPRD Bali-merupakan suap kepada para anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali.

Subscribe to Subscribe to