Presiden dan wakilnya sekarang tidak lagi bisa melakukan intervensi dalam penegakan hukum. Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengatakan, hal ini karena aparat hukum telah independen dan sangat takut terhadap tekanan publik dalam penegakan hukum.
Setelah sempat terkatung-katung, kemarin Kejagung memastikan pencairan uang pengganti pengusaha Probosutedjo yang terdiri atas denda Rp 30 juta dan uang pengganti kerugian negara Rp 100, 931 miliar. Rencananya, uang pengganti itu dicairkan Rabu (4/1) besok.
Prijanto dan Syafei Sulaiman, terdakwa kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek panas bumi Pertamina dan Karaha Bodas Company (KBC), menyalahkan pemerintah atas terbitnya dua keputusan presiden. Jika pemerintah tidak menerbitkan keputusan presiden yang menangguhkan proyek Karaha, kami berdua pasti tidak duduk sebagai terdakwa, ujar Prijanto, membacakan pleidoi (pembelaan) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin.
Tiga saksi rekanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dihadirkan dalam persidangan lanjutan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Sedangkan terdakwanya mantan Sekjen KPU Syafder Yusacc dan Ketua Panitia Pengadaan Buku Panduan Pemilu 2004 Bambang Budiarto.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai adanya perkembangan sangat signifikan dalam dunia hukum, terutama terkait dengan upaya pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2005.
Komisi Yudisial (KY) terus memendam kekecewaan terhadap Mahkamah Agung. Rekomendasinya tak pernah digubris. Padahal, lembaga yang dibentuk lima bulan lalu itu merasa diberi kewenangan oleh UUD ’45.
Selama 2005, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat tiga keputusan yang dikeluarkan dikuatkan dan dimenangkan pengadilan. Sementara itu, dari laporan yang masuk, kasus tender mendominasi laporan ke lembaga independen ini.
