Sejak dilantik pada Maret lalu, Komisi Kejaksaan telah menerima 100 laporan yang masuk dari masyarakat. Namun, laporan itu belum bisa ditindaklanjuti. Laporan masih harus dipelajari secara saksama melalui rapat pleno, ujar Amir Hasan Ketaren, Ketua Komisi Kejaksaan, di kantornya kemarin.
Sejumlah tokoh penting di negeri ini, seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ash-Shiddieqy, Ketua Lemhanas Muladi, Wakil Ketua DPR Zaenal Ma
Pemerintah Kumpulkan Dokumen untuk Konstruksikan Penyelesaiannya
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menghidupkan perdagangan lintas batas dengan Negara Bagian Malaka, Malaysia. Salah satu upayanya adalah membangun pelabuhan internasional di Selat Baru, Kecamatan Bantan.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bogor Lalu Suryade membenarkan bahwa enam anggota komisinya akan dipanggil Ketua Dewan Kehormatan DPRD atau DKD terkait dengan isu suap pengadaan lahan untuk SMU Ciomas. Dua saksi juga menyatakan siap memberi penjelasan ke DKD mengenai dugaan tersebut.
Wakil Wali Kota Cilegon Rusli Ridwan, terdakwa kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2003-2004, Selasa (9/5), dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Mantan Sekretaris Daerah Kota Cilegon itu dianggap terbukti menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan bersama orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 6,5 miliar.
Untuk kesekian kalinya, Selasa (9/5), sejumlah kelompok masyarakat di Kota Solo menggelar aksi mempertanyakan kelanjutan proses penanganan kasus dugaan korupsi APBD Solo yang melibatkan 28 tersangka anggota DPRD Kota Solo. Mereka mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Negeri Solo dalam menuntaskan kasus tersebut.
Tentu tidak mudah menghadapi proses hukum, terlebih bagi terdakwa yang notabene menjadi orang yang dinilai bertanggung jawab atas suatu peristiwa. Meski proses peradilan sedang berjalan, tak jarang publik sudah mempertanyakan kredibilitas yang bersangkutan.
Persidangan Tersangka Lain Menunggu Pelimpahan
Aan Hadi Gusnanto, perantara pemberian uang Rp 550 juta Ahmad Djunaidi kepada jaksa dalam kasus korupsi PT Jamsostek, kembali mengungkapkan fakta baru. Kali ini soal aliran uang yang diberikan ke jaksa dalam tiga tahap penyerahan di gedung Kejari Jaksel sejak akhir November hingga awal Desember 2005.
