Mantan Kepala Unit II/Perbankan, dan Pencucian Uang pada Direktorat II Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Besar Irman Santosa, memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis dua tahun delapan bulan penjara yang diterimanya.
Rencana pemerintah memberikan gaji ke-13 hanya pantas diterima PNS di jajaran depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pejabat negara atau pejabat pemerintah diharapkan tidak menerima gaji ke-13, apabila masih memiliki sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.
Pemimpin proyek pengadaan alat laboratorium Badan Riset Departemen Kelautan dan Perikanan Dasirwan dan Ketua Panitia Pengadaan Jules Fullop Pattiasina ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu (8/7) dini hari. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, Sabtu pukul 00.10 WIB.
Laporan dugaan korupsi di daerah sebagian besar mengacu pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Apabila masyarakat menemukan sedikit penyimpangan APBD, mereka langsung melaporkan kepada penegak hukum.
Komisi Yudisial diminta selektif dalam memilih calon hakim agung. Orang-orang yang hanya mencari pekerjaan harus dicoret dari daftar calon karena tidak mungkin bisa diharapkan menjadi agen perubahan di Mahkamah Agung.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan kejanggalan dalam proses penerimaan hakim agung yang kali pertama dilakukan oleh Komisi Yudisial. Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho mengatakan, ada 12 calon hakim agung yang cacat administrasi.
Meski upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah dilakukan pemerintah, organisasi mahasiswa masih melihat praktik tebang pilih koruptor, terutama bagi koruptor yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Berkas perkara dua tersangka letter of credit BNI Cabang Kebayoran Baru dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
I Ketut Murtika, jaksa penyidik kasus dugaan kredit macet Bank Mandiri oleh PT Lativi Media Karya, mengatakan Komisaris Utama PT Lativi Media Karya membayar tunggakan kredit Rp 50 miliar beserta denda Rp 9 miliar pada pekan ini. Namun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji menegaskan pengembalian uang negara tidak menghapus dugaan pidana.