30
Nov
POKOK BERITA:
“Rp100 Juta untuk Balas Budi”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Rabu, 30 November 2016
30
Nov
Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dan kini memasuki tahap pembahasan oleh DPR serta pemerintah. Rancangan ini akan mengubah kekuasaan kehakiman sekarang karena membagikan tanggung jawab kekuasaan kehakiman kepada lembaga lain.
28
Nov
POKOK BERITA:
“PT EK Prima sebagai Korporasi Akan Didenda”
Tempo, Jumat, 25 November 2016
Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan menyeret PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) sebagai korporasi dalam kasus suap terhadap Handang Soekarno. Pemilik perusahaan, Rajesh Rajesh Rajamohan Nair, menyuap sebesar Rp 1,9 miliar untuk menghapus surat tagihan pajak kepada PT EK Prima sebesar Rp 78 miliar.
28
Nov
Dua tahun kinerja penindakan kasus korupsi yang dipimpin Jaksa Agung HM Prasetyo masih belum memuaskan.
Hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 20 November 2014 hingga Oktober 2016. Keputusan Presiden dengan menunjuk HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung adalah langkah yang cukup kontroversial. Sejak awal Presiden telah menjamin bahwa yang akan memimpin Korps Adhykasa adalah orang yang bukan berlatar belakang politisi. Namun, akhirnya Presiden menunjuk politikus Partai NasDem itu untuk memimpin kejaksaan.
24
Nov
POKOK BERITA:
“Penggantian Ketua DPR Diproses”
Kompas, Kamis, 24 November 2016
Keinginan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengembalikan Setya Novanto ke posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat terus berlanjut. DPP mengumpulkan dan menginstruksikan Fraksi Partai Golkar di DPR agar memperjuangkan dan mengamankan keputusan DPP.
23
Nov
POKOK BERITA:
“Perhatikan Opini Publik”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Rabu, 23 November 2016
23
Nov
Permasalahan kehadiran (presensi) anggota DPR selalu mengundang tanda tanya bagi masyarakat. Data yang dihimpun WikiDPR menunjukkan bahwa anggota DPR sering abai terhadap kehadiran di rapat-rapat kerja. Selama masa sidang kesatu saja (2016–2017), tepatnya 16 Agustus hingga 28 Oktober 2016, rata-rata kehadiran anggota DPR hanya 41,79 persen. Itu berarti hanya 234 di antara total 560 anggota DPR yang hadir dalam setiap rapat.
23
Nov
Antikorupsi.org, Jakarta, 23 November 2016 – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz meminta Kejaksaan Agung RI (Kejagung) untuk melanjutkan proses hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Partai Golkar mewacanakan kembali menjadikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.
“Proses penyelidikan dan penyidikan dugaan permintaan saham oleh Setya Novanto harus terus diteruskan,” ujar Donal dalam konferensi pers di Kalibata, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.
23
Nov
Antikorupsi.org, Jakarta, 23 November 2016 – Rencana penunjukan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI menuai penolakan. Sejumlah individu dari berbagai lembaga masyarakat sipil menilai penunjukan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI merupakan langkah yang tidak tepat.
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Andalas, Feri Amsari mengatakan, dalam kajian ketatanegaraan dan politik, pejabat negara yang telah mengundurkan diri lalu kembali ke posisi yang ditinggalkan merupakan hal tidak lazim.