Antikorupsi.org, Jakarta, 23 November 2016 – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz meminta Kejaksaan Agung RI (Kejagung) untuk melanjutkan proses hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Partai Golkar mewacanakan kembali menjadikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.

“Proses penyelidikan dan penyidikan dugaan permintaan saham oleh Setya Novanto harus terus diteruskan,” ujar Donal dalam konferensi pers di Kalibata, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.

Kasus tersebut menurutnya tidak pernah dinyatakan diberhentikan oleh Kejagung. Kejagung juga menjadi aparat penegak hukum yang menyatakan akan menangani kasus Setya Novanto.

Sebab itu, Kejagung sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk terus menindaklanjuti proses yang telah dimulai. “Mereka harus menindaklanjutinya,” ucapnya.

Dia mengatakan, Kejagung tetap dapat menggunakan rekaman milik mantan Direktur PT Freeport Indonesia, Ma’aruf Syamsudin. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XIV/2016 tidak ditindaklanjuti dalam berbagai macam kasus.

Putusan tersebut menyebutkan bahwa rekaman yang sah digunakan sebagai alat bukti adalah jika dilakukan atas permintaan penegak hukum.

Dia mencontohkan penggunaan rekaman milik restoran yang digunakan dalam proses hukum kasus pembunuhan Wayan Mirna Solihin dengan terdakwa Jessica Wongso.

Penetapan tersangka Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam sangkaan menistakan agama juga menggunakan rekaman yang ditemukan daring.

Selain itu, dia memertanyakan keputusan Partai Golkar yang hendak menjadikan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI. Keputusan tersebut menurutnya merupakan pertaruhan bagi partai berlambang beringin tersebut.

“Ini jadi pertaruhan paling nyata bagi Partai Golkar, apakah ikut pada suara rakyat atau suara elit partai dan mengabaikan moralitas dan integritas publik,” cetusnya.

Terlebih, imbuhnya, publik selama ini marah dengan praktik korupsi yang dikait-kaitkan dengan Setya Novanto.

Partai Golkar berencana menjadikan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI. Wacana tersebut telah disepakati dalam rapat pleno Partai Golkar.

(Egi)