KPK Harus Tetap Ada

Dianggap belum maksimal menggunakan wewenangnya.

Pemerintah Minta Hak Uji Gubernur Suwarna Ditolak

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin mengatakan hukum acara pidana mengatur kriteria yang ketat terhadap penyidik dalam melakukan penahanan terhadap tersangka. Tidak ada pertentangan alasan penahanan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Dasar 1945, ujar Hamid memberikan keterangan sebagai wakil pemerintah dalam sidang hak uji yang diajukan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna A.F. di Mahkamah Konstitusi kemarin.

Komisi Yudisial Pentingkan Kualitas

Komisi Yudisial mengatakan enam nama calon hakim agung yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat adalah hasil maksimal. Dari menerima ratusan calon hingga mendapatkan sembilan calon pada tahap akhir seleksi, Komisi Yudisial lebih menekankan kualitas daripada kuantitas. Kami bekerja bukan dengan target, tapi dengan pendekatan kualitatif, ujar Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas kepada Tempo kemarin.

Kementerian BUMN Juga Kaji Pembenahan Gaji

Akan menimbulkan kecemburuan pada 4-5 juta pegawai negeri lain.

Dua Fraksi DPR Tolak Pembubaran KPK

Jika Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan, ini tsunami bagi pemberantasan korupsi.

Bupati Bengkalis Diperiksa

Bupati Bengkalis, Provinsi Riau, Syamsurizal, hari Rabu (15/11) diperiksa Tim Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Riau terkait dugaan penyelewengan dana untuk pengadaan mesin genset (diesel) pembangkit listrik senilai Rp 100,6 miliar.

Golkar Tak Lindungi Ali Mazi; Penegasan Kalla soal Kader Bermasalah

Bila ada kader Golkar yang didakwa berkorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), partai tidak akan ikut campur, apalagi melindungi. Hal itu juga berlaku bagi Ali Mazi, ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinonaktifkan dari jabatannya sebagai gubernur Sultra karena diduga terlibat kasus perpanjangan surat hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton.

Penertiban Koperasi di Tubuh TNI Akan Dikonsultasikan

Departemen Pertahanan masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden pembentukan badan Tim Nasional Pengelolaan Bisnis TNI, yang akan menertibkan dan mengambil alih bisnis TNI sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Yang masih menjadi keraguan adalah apakah unit usaha koperasi di lingkungan TNI juga akan diambil alih.

Jaksa Agung Keluhkan Kritik; Sejumlah Tokoh Kampanyekan Antikorupsi

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluhkan munculnya berbagai tanggapan masyarakat atas penayangan sejumlah orang yang dituduh korupsi. Dia juga mengeluhkan media massa yang malah mewawancara orang yang menjadi buronan.

Koruptor Serang Balik KPK

Serangan itu bisa merobohkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Subscribe to Subscribe to