Inefisiensi hukum Indonesia sudah terlalu banyak. Cara bangsa ini berhukum dan berperilaku hukum pun sudah begitu kasar.

Audit keuangan lembaga swadaya masyarakat atau LSM harus mulai dibiasakan sebagai salah satu cara untuk mengontrol dan meningkatkan akuntabilitas lembaga itu di hadapan masyarakat Sebab, karakter sebuah LSM antara lain dapat dilihat dari penggunaan dananya.

Jaksa penyidik mencurigai asal uang yang diterima Winda Nindyati, anak perempuan mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Widjanarko Puspoyo. Keterangan Winda untuk memperjelas asal uang tersebut masih diperlukan sehingga jaksa penyidik masih perlu memeriksa lagi.

Pencairan uang yang diduga milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sebesar 10 juta dollar Amerika Serikat melalui rekening pemerintah tahun 2004 adalah bukti nyata adanya tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Terbukti, hingga kini tak ada langkah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Jakarta (16 April

Wakil Bupati, Asisten Sekretaris Daerah III, dan mantan Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pekan ini akan diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Sungai Bahar. Diduga, negara dirugikan sekitar Rp 4 miliar. Ketiganya dinyatakan sebagai tersangka Jumat (13/4) lalu.

Anggota keluarga mantan Dirut Bulog Widjanarko Puspoyo (Widjan ) mengaku terkejut atas informasi yang menyebutkan Ely Ropliah sebagai istri muda Widjan. Hari ini, pengacara keluarga, Bonaran Situmeang, mendatangi gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengecek keakuratan informasi tersebut.

Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Gubernur nonaktif Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah tidak memuaskan kedua pihak yang beperkara. Menyusul banding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tim kuasa hukum Suwarna bakal melakukan langkah serupa.

Sejumlah aktivis antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut pencairan dana Tommy Soeharto dari Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas London sebesar Rp 90 miliar ke rekening pemerintah. KPK harus bergerak, kata Koordinator Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Denny Indrayana, kepada Tempo kemarin.

Bangunan Berkubah Itu Telan Dana hingga Rp 196 Miliar