Diduga melibatkan pegawai Biro Kepegawaian Pemerintah Jawa Barat.

Mantan Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo, terdakwa korupsi anggaran daerah Rp 133 miliar, menyatakan 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember periode 1999-2004 menerima uang dari dirinya sebanyak Rp 4,6 miliar. Uang itu diberikan sebagai tali asih menjelang akhir masa jabatan anggota Dewan.

Swifth Air sudah tidak ada sejak 1999.

Aset Widjanarko Puspoyo, mantan Direktur Utama Perum Bulog, kembali ditemukan penyidik Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setidaknya aset berupa tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan ditemukan di 10 lokasi di wilayah Jawa Barat.

Indonesia kebanjiran komisi. Pada 1999, pemerintah telah membentuk 13 komisi independen dan 39 komisi eksekutif (komisi yang bertanggung jawab kepada presiden atau menteri). Bukan tak mungkin jumlah komisi ini akan terus bertambah. Dan semuanya menggunakan anggaran negara.

Dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang mengalir ke DPR hampir mencapai Rp 5 miliar. Aliran dana itu terjadi pada masa kepemimpinan Rokhmin Dahuri (Rp 4,202 miliar) sampai ke masa Freddy Numberi (setidaknya Rp 774,281 juta).

Saya dimintai setoran Rp 400 miliar, kata Sarwono.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK menilai transaksi derivatif berupa lindung nilai (hedging) PT Indosat Tbk merupakan hal yang wajar dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Tetapi, otoritas pasar modal tetap akan meneliti kasus Indosat ini.

Departemen Keuangan kembali melontarkan data yang mengejutkan. Ternyata terdapat temuan tambahan 2.000 rekening liar di pemerintah, yang menambah temuan sebelumnya pada 2006 sebanyak 3.192 rekening liar.

Jamsostek, seperti halnya BUMN lain selalu mengalami inefisiensi sistemik. Lebih dari itu Jamsostek jadi alat manipulasi investasi yang kolutif hingga berindikasi korupsi. KPK, PPATK dan kejaksaan harus membongkarnya.