Keberhasilan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia dipertanyakan. Temuan Indonesia Corruption Watch menempatkan aparatur sipil negara sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010-2016.
Setidaknya sekitar 3.417 aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah.
Kian hari praktik korupsi di Indonesia kian berkembang. Hukum gagal membendung perilaku busuk penyelenggara negara atau pejabat pemerintah.
Jerat hukuman yang kian berat bukannya menitahkan efek pencegah bagi pelaku, tetapi justru memacu mereka mengembangkan modus korupsi dari sederhana menjadi makin canggih dan rumit. Tujuannya agar korupsi yang dilakukan lepas dari jerat hukum dan mereka dapat terusmelenggang bebas menikmati uang hasil korupsi.
Wherever law ends, tyranny begins - John Locke
Ibu Patmi, warga Kendeng yang melakukan aksi kolektif, wafat. Perempuan pejuang itu menjadi ”tumbal” ambisi pendirian pabrik milik PT Semen Indonesia di Rembang dan pabrik semen lainnya di Kendeng.
Antikorupsi.org, Jakarta, 5 April 2017 – Pada 30 Maret 2017 lalu bertempat di Balai Kartini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan Seminar Nasional dengan tema Selamatkan Kekayaan Negara, Selamatkan Sumber Daya Alam. Dalam seminar ini dibahas kajian ICW di sektor mineral dan hutan mengenai potensi penerimaan negara dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Antikorupsi.org, Jakarta, 5 April 2017 - Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan Maret lalu, bertempat di Sekretariat ICW, membeberkan temuan indikasi kerugian negara dari penjualan timah ilegal selama 12 tahun. Dalam periode 2004-2015 terdapat indikasi penjualan timah ilegal sebesar Rp5, 714 triliun.
21 Maret 2017, penyidik tersohor KPK, Novel Baswedan, diberi surat peringatan kedua (SP2) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak ada alasan jelas mengapa peringatan itu keluar. Namun yang pasti, setelah SP2 itu menjadi konsumsi publik, selang 7 hari kemudian, yakni pada 27 Maret 2017 SP2 untuk Novel Baswedan dicabut. Pimpinan KPK melalui Agus Rahardjo hanya mengatakan jika penyidik KPK diminta untuk fokus pada penanganan kasus-kasus penting.
A number of professors united in the Rectors’ Forum visited the office of the Corruption Eradication Commission (KPK) on Friday, 17 March 2017. The professors brought lanterns on their visit, as a symbol of support to the KPK to continue pursuing the e-ID card project corruption case, while also rejecting all attempts of weakening the Commission through revision of the law.
