Setelah sepuluh tahun tanpa kepastian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Syafruddin A. Tumenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai tersangka perkara dugaan korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Selasa (25/4) lalu.
Korupsi dapat terjadi dimanapun, bahkan di sektor layanan publik paling dasar seperti kesehatan. Berdasarkan kajian Indonesia Corruption Watch (2017), sepanjang tahun 2010 sampai 2015, setidaknya ada 219 kasus korupsi yang melibatkan 519 pelaku dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 890,1 miliar dan nilai suap Rp 1,6 miliar yang ditangani oleh penegak hukum di sektor kesehatan.
Jelang hari pemungutan suara 19 April 2017, persaingan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua semakin sengit. Rilis sejumlah lembaga sigi menunjukkan elektabilitas antara kandidat yang terpaut sangat tipis. Dalam pasar politik, masing-masing kandidat dan/atau tim sukses sangat mungkin melakukan pelbagai cara untuk keluar sebagai pemenang. Kali ini, isu yang mengemuka tidak hanya dugaan kampanye yang membawa-bawa suku, ras, dan agama tertentu, tetapi juga dugaan adanya politik uang dan intimidasi terhadap pemilih.
Politik Uang
Obyek korupsi di sektor kesehatan bergeser dari korupsi dana obat-obatan ke korupsi dana jaminan kesehatan. Selain itu, korupsi Alat Kesehatan (Alkes) meski tetap menempati urutan pertama, akan tetapi jumlah kasus menurun pasca penerapan e-katalog dalam lelang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan aktor paling banyak terjerat kasus korupsi sektor kesehatan. Demikian rangkuman temuan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas penegakan hukum kasus korupsi kesehatan.
Serangan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terjadi, kali ini penyidik senior KPK, Novel Baswedan, yang menjadi korban. Selasa pagi, 11 April 2017, Novel Baswedan disiram air keras oleh orang yang tak dikenal sepulang menunaikan Shalat Subuh. Peristiwa ini merupakan ancaman serius, mengingat kejadian ini adalah kali kelima Novel mengalami teror.
Seperti diprediksi sebelumnya, proses hukum atas kasus suap pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut dipecah menjadi dua proses hukum yang berbeda. Kasus ini diharap dapat menjadi momentum untuk merevisi aturan dan prosedur penuntasan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI.
Setiap hari kita tidak pernah absen mendengar kasus korupsi di berbagai media. Semua aspek dalam kehidupan sepertinya tidak luput dari praktek-praktek korupsi. Artinya jumlah aktor yang melakukan korupsi setiap harinya semakin bertambah. Bangsa ini mengalami krisis dalam banyak hal akibat korupsi. Maraknya kasus korupsi menandakan betapa koruptor telah berkembang biak melahirkan banyak regenerasi koruptor. Koruptor tidak lagi didominasi orang tua, tapi banyak pula diantara mereka adalah generasi muda.