Penyidik Mabes Polri dan Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bambang Hendarso Danuri memastikan akan tetap mengusut pengadaan 600 ribu barel minyak mentah jenis Zatapi, kendati PT Pertamina (Persero) membantah disebut telah terjadi kerugian negara. Bambang menegaskan, kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas impor minyak tersebut. Menurut dia, sejak awal pembelian Zatapi oleh Pertamina telah ditemukan bukti adanya penyimpangan. "Jadi silakan saja pihak mana yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara," katanya di kantor Presiden kemarin.

Pohonnya adalah kasus Tanjung Api-api.

Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban sebagai saksi. Ia dimintai keterangan berkaitan dengan kasus alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-api, Sumatera Selatan, dan dugaan korupsi pengadaan sistem komunikasi radio di Departemen Kehutanan pada 2007.

Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung bertamabah satu penghuni lagi. Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Logistik PT Pos Indonesia Amir Radjab Rambe, tadi malam sekitar pukul 19.00. Dia ditahan terkait dengan penyidikan kasus pengalihan core bisnis PT Pos Indonesia.

Diperiksa KPK Dua Kasus Sekaligus

Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban kemarin kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kaban diperiksa terkait pengembangan dua kasus sekaligus. Yakni, pelepasan hutan lindung untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA), Sumatera Selatan, yang melibatkan anggota Komisi IV DPR Yusuf Emir Faishal, dan Pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT).

Terdakwa Kasus BI Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak

Persidangan dugaan korupsi Bank Indonesia (BI) yang melibatkan Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong, hampir berakhir. Kemarin dalam pemeriksaan terdakwa keduanya mengaku menyesali perbuatan yang dinilai merugikan negara hingga Rp 100 miliar tersebut.

Sidang Dirut PT Bina Mina Karya Perkasa Dedy Suwarsono, tersangka penyuap anggota DPR Bulyan Royan dalam pengadaan kapal patroli Dephub, menyajikan fakta baru. Kemarin, saksi yang dihadirkan dalam sidang itu mengungkap aliran dana untuk pejabat eselon satu.

Tim Satuan Khusus Penanganan Tindak Pidana Korupsi mulai memeriksa saksi dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mantan Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia Rusli Simanjuntak dan mantan Deputi Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong mengaku telah diperintah oleh Aulia Tantowi Pohan untuk mengurus masalah penyelesaian Bantuan Likuiditas BI dan diseminasi UU BI.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy meminta tim penyidik segera memeriksa mantan Duta Besar Indonesia untuk China. Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan korupsi di Kedutaan Besar Indonesia di China yang terjadi pada kurun waktu Mei 2000 hingga Oktober 2004.

Terkait Proyek Pengadaan 20 Kapal Patroli

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Effendi Batubara disebut-sebut ikut menerima uang dari rekanan proyek pengadaan 20 kapal patroli. Uang rekanan ini juga dinikmati oleh pejabat dan beberapa pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.